KabarBaik.co, Sumbawa Barat – Rencana “Aksi Akbar Poto Tano” yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei 2026 resmi batal digelar. Pembatalan itu diketahui setelah poster terbaru yang beredar luas di media sosial diberi cap besar bertuliskan “BATAL 26 MEI”.
Aksi yang diinisiasi Aliansi PPS (Provinsi Pulau Sumbawa) sebelumnya disebut akan menjadi gerakan besar masyarakat Pulau Sumbawa untuk mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Namun, sebelum aksi berlangsung polemik justru lebih dulu memanas di media sosial. Poster aksi yang memuat tulisan “Kabupaten Sumbawa siap pisah dengan Provinsi NTB” memicu perdebatan panjang di kolom komentar.
Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa narasi dalam poster hanya menyebut Kabupaten Sumbawa tanpa mencantumkan Bima dan Dompu secara eksplisit.
Akun bernama Natan Srinata menyoroti isi poster tersebut dan mempertanyakan representasi seluruh wilayah Pulau Sumbawa dalam gerakan PPS. “Kenapa Sumbawa saja yang siap, Bima Dompu kok tidak ditulis. Seharusnya ditulis Sumbawa Bima Dompu siap pisah,” tulisnya.
Komentar itu kemudian memicu balasan dari sejumlah akun lain. Akun Dedi Sutrisno menilai isu PPS sarat kepentingan elite politik. “Karena yang banyak kepentingan atas PPS ini ya orang elit politik sana saja,” tulisnya membalas komentar tersebut.
Sementara, akun Komodo Lbj mencoba menjelaskan bahwa pada unggahan lain poster tersebut sudah diperbarui. “Di postingan lain sudah di edit ada Bima & Dompu,” tulis akun tersebut.
Perdebatan semakin ramai setelah akun Aldi Saputra ikut memberikan tanggapan bernada sindiran. “Pak mohon maaf, Bima, Dompu itu termasuk pulau apa, disebut kalau bapak tahu jawabannya berarti bapak tahu maksud pertanyaan saya,” tulisnya.
Selain perdebatan soal narasi wilayah, muncul pula dukungan dari sebagian masyarakat Lombok terhadap perjuangan pembentukan PPS. Salah satu akun bahkan menyebut warga Lombok siap mendukung penuh pemekaran Pulau Sumbawa.
Ramainya komentar publik menunjukkan isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa masih menjadi perhatian besar masyarakat NTB. Di satu sisi, aspirasi pemekaran dinilai sebagai bentuk perjuangan pemerataan pembangunan dan percepatan pelayanan publik.
Namun, di sisi lain muncul kritik bahwa gerakan PPS mulai dibayangi kepentingan politik tertentu serta rawan memunculkan sensitivitas antarwilayah.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Presidium Aliansi PPS terkait alasan utama pembatalan aksi di Poto Tano tersebut.
Meski demikian, isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa diperkirakan tetap akan menjadi agenda politik dan sosial yang terus bergulir di NTB. (*)
