KabarBaik.co, Gresik – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik menjadi pelopor pengelolaan sampah guna menekan dampak lingkungan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Yani saat membuka kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Gresik Tahun 2026 di Aula Mandala Bakti Praja, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Senin (8/6).
Menurut Yani, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari bagaimana proses operasionalnya dijalankan secara aman dan berkelanjutan.
“Program MBG bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Karena itu, selain aspek kualitas pangan, pengolahan sampah dari sumber atau SPPG sebelum masuk ke TPST juga harus menjadi perhatian utama,” ujar Yani.
Ia menekankan, setiap operasional SPPG wajib memenuhi sejumlah standar penting, mulai dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga kualitas air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
Yani mengungkapkan, masih terdapat puluhan SPPG yang perlu mendapatkan pendampingan dalam pemenuhan standar tersebut, termasuk dalam pengelolaan sampah di masing-masing wilayah.
“Terkait SLHS, masih ada 93 SPPG yang perlu perhatian. Diperlukan komunikasi dua arah dalam pengelolaan sampah di setiap wilayah. Untuk kawasan utara misalnya, masih menghadapi kendala karena belum tersedia TPST. Sementara wilayah selatan sudah didukung TPST di Menganti dan Kedamean, sehingga perlu ada nota kesepahaman antara Dinas Lingkungan Hidup dan SPPG agar implementasinya berjalan optimal,” katanya.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan program pemenuhan gizi masyarakat tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.
“Penyediaan makanan bergizi tidak hanya harus menyehatkan anak-anak, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kami berharap SPPG bisa menjadi pelopor budaya kebersihan lingkungan,” tuturnya.
Selain aspek lingkungan, Yani juga mendorong pengelola SPPG memanfaatkan potensi komoditas lokal untuk mendukung kebutuhan bahan baku program MBG sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Ia menilai keterlibatan produk lokal dapat menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap SPPG diharapkan dapat memanfaatkan potensi komoditas di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan program MBG,” ujarnya.
Yani menambahkan, Pemkab Gresik siap memberikan dukungan, termasuk subsidi biaya transportasi untuk pengadaan buah-buahan yang harus didatangkan dari luar daerah.
“Karena Kabupaten Gresik bukan daerah penghasil buah, maka Pemkab Gresik siap membantu subsidi transportasi bagi SPPG dalam memenuhi kebutuhan gizi program MBG,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Gresik berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pengelola SPPG dalam membangun sistem pelayanan gizi yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga ramah lingkungan.
“Kami berharap budaya pengelolaan sampah yang baik dapat diterapkan di seluruh SPPG di Kabupaten Gresik, sehingga terwujud Gresik yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” pungkas Yani.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Dinas Kesehatan Mukhibatul Khusnah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik Janoe Tegoeh Prasetijo, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifudin, serta para mitra dan pengelola SPPG se-Kabupaten Gresik.
Untuk diketahui, sebelumnya terdapat delapan SPPG di wilayah Kabupaten Gresik yang operasionalnya dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu penyebabnya adalah masalah IPAL.(*)
