KabarBaik.co – Memasuki pertengahan tahun 2024 upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk memberikan layanan kesehatan gratis mulai tersendat. Hal itu karena, rumah sakit milik pemerintah dan puskesmas dirasa mempersulit layanan Program bernama Jember Pasti Keren (JPK).
Hal itu pun mendapat tanggapan dari anggota Komisi D DPrd Jember, Ardi Pujo Prabowo, ia mengatakan, bahwa program Bupati Hendy ini diawal memang cukup bagus dan memang memberikan kemudahan bagi masyrakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Harus diakui diawal sangat lancar, entah masyarakat kurang mampu atau pun mampu bisa dilayani dengan baik. Yang tidak punya BPJS pun bisa merasakan juga,” ujar Ardi saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).
Tapi sayangnya, kata Ardi memasuki pertengahan tahun 2024 ini keluhan masyrakat tentang layanan JPK mulai muncul. Salah satunya pohik rumah sakit dan puskesmas yang terkesan mempersulit layanan tersebut.
“Jadi memang mulai banyak keluhan masuk ke saya, rata-rata soal layanan yang terkesan dipersulit,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, setelah mendapat keluhan itu komisi D melakukan kroscek ke 3 rumah sakit milik pemerintah dan 50 puskesmas di Kabupaten Jember.
“Hasilnya, ternyata ada tanggungan di tahun 2023 yang tidak terbayarkan sebesar 55-60 Miliar, itu keseluruhan 3 RSD dan Puskesmas, sedangkan anggaran JPK 2024 sudah habis pada bulan mei kemarin,” ungkap politisi Gerindra tersebut.
Dengan temuan itu, ia mendesak kedepan agar Pemkab lebih rinci untuk mengatur program, agar tidak kembali hal yang sama.(*)
