KabarBaik.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Jombang menyampaikan pandangan akhirnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama Bupati Jombang.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi Golkar menegaskan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan program pembangunan tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Juru bicara Fraksi Golkar Rahmat Agung Saputra mengapresiasi langkah intensif Pemkab Jombang yang dinilai inovatif dalam memperkuat basis data wajib pajak, pengawasan, pendataan, dan digitalisasi layanan pajak daerah.
“Langkah ini strategi cerdas untuk meningkatkan penerimaan pajak secara adil dan merata. Penyesuaian besaran PBB-P2 yang proporsional akan meringankan masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memaksimalkan potensi pajak komersial seperti pabrik, SPBU, dan gudang,” ujar Agung Jumat (14/11).
Selain pajak, Fraksi Golkar juga menyoroti kenaikan pendapatan retribusi daerah yang diproyeksikan meningkat 2,60 persen pada tahun 2026. Fraksi mendorong agar sistem pengelolaan retribusi dilakukan secara daring untuk memudahkan pembayaran dan meningkatkan efisiensi.
“Pengawasan dan evaluasi pendapatan retribusi harus dilakukan berkelanjutan. Dengan sinergi lintas OPD, retribusi bisa lebih optimal dan hasilnya kembali ke masyarakat,” tambahnya.
Fraksi Golkar turut mengapresiasi kinerja BUMD Jombang yang diproyeksikan tumbuh 2,68 persen pada 2026, termasuk PERUMDA Perkebunan Pangklungan yang dinilai terus menunjukkan tren positif.
“Dengan direksi baru, kami berharap BUMD makin inovatif dan mampu berkolaborasi memperkuat ekonomi daerah,” tegas Agung.
Golkar juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan fokus pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Menurut Fraksi, optimalisasi pendapatan daerah dapat diperluas melalui potensi CSR dan sinergi dengan program kementerian.
“Kita harus kreatif mencari sumber pendanaan baru. Program pemerintah pusat yang sejalan perlu disinergikan agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar juga menyoroti peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi pedesaan. Program “satu dusun satu usaha prioritas” disebut berpotensi menjadi model penguatan ekonomi rakyat.
Tak hanya ekonomi, Fraksi Golkar juga mendorong pengembangan wisata daerah, seni, dan budaya lokal sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Kalau wisata Jombang berkembang, yang diuntungkan bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat luas,” ujar Agung yang juga duduk di Komisi D DPRD Jombang.
Golkar juga menyoroti validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang dinilai masih banyak belum akurat karena banyak warga miskin belum terdata. Fraksi meminta Pemkab melakukan verifikasi lapangan agar bantuan sosial tepat sasaran.
Selain itu, Fraksi menegaskan pentingnya pelaksanaan SK Bupati Nomor 188.4.45/369/415.10.1.3/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Jombang, terutama demi keamanan dan kenyamanan para guru dalam proses belajar mengajar.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar mengapresiasi kinerja Pemkab Jombang dalam penyerapan anggaran yang dinilai efektif dan efisien, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan beton yang mendukung akses masyarakat dan pariwisata.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Jombang mampu mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (*)
