KabarBaik.co, Surabaya – Ketua Umum BPD HIPMI Jatim Ahmad Salim Assegaf membantah kabar yang menyebut mayoritas Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI di Lampung. Ia menegaskan, keputusan mengenai lokasi Munas telah diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari melalui mekanisme organisasi yang sah.
Dalam keterangannya Ahmad menilai informasi mengenai adanya ’50 plus 1 Ketua Umum BPD HIPMI’ yang disebut menolak Munas di Lampung merupakan narasi yang tidak sesuai fakta.
“Itu tidak benar dan menyesatkan,” kata Ahmad saat dikonfirmasi, Minggu (24/5).
Ia menjelaskan dalam Sidang Dewan Pleno (SDP) HIPMI 2026 yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar beberapa waktu lalu, seluruh peserta forum telah menyepakati bahwa penentuan lokasi Munas diserahkan kepada Ketua Umum BPP HIPMI.
Keputusan tersebut, lanjut Ahmad, kemudian ditindaklanjuti oleh Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) yang menetapkan Lampung sebagai tuan rumah Munas XVIII HIPMI.
“Dalam forum SDP, kami sepakat menyerahkan keputusan lokasi Munas kepada Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari. Setelah itu, OC dan SC menyepakati Munas dilaksanakan di Lampung,” ujarnya.
Ahmad juga menegaskan kesepakatan tersebut tetap konsisten dalam Forum Ketua Umum BPD yang berlangsung di Bali, sehari sebelum debat kandidat digelar.
Menurutnya, mayoritas ketua umum BPD tetap menyerahkan keputusan terkait lokasi Munas kepada Ketua Umum BPP HIPMI.
“Faktanya, dalam Forum Ketum BPD, mayoritas tetap sepakat menyerahkan keputusan kepada Ketum Akbar terkait tuan rumah Munas. Jadi narasi soal 50 plus 1 itu tidak benar, karena saya berada langsung di forum tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, dinamika menjelang Munas XVIII HIPMI memanas setelah tiga calon ketua umum menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan Munas di Lampung.
Penolakan itu mencuat dalam Debat Kandidat Kedua Munas XVIII HIPMI di Bali, Sabtu (23/5). Dalam forum tersebut, calon ketua umum nomor urut 1 Reynaldo Bryan, nomor urut 3 Afifuddin Kalla, dan nomor urut 4 Anthony Leong melakukan aksi walk out.
Ketiganya mengaku membawa aspirasi sejumlah BPD yang menolak Lampung sebagai lokasi Munas dengan alasan menjaga netralitas serta kepatuhan terhadap aturan organisasi. Aksi walk out tersebut membuat jalannya debat kandidat terhenti sebelum seluruh agenda selesai dilaksanakan. (*)
