KabarBaik.co, Surabaya – Manajemen Gion Resto & Spa angkat bicara terkait kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang tengah disidik aparat penegak hukum. Pihak manajemen menegaskan bahwa mereka justru menjadi korban dari ulah agen penyalur tenaga kerja yang diduga memasukkan pekerja di bawah umur dengan dokumen identitas yang dipalsukan atau tidak sesuai.
Legal dan Humas Gion Resto & Spa, Felix Prasetyo, menyatakan bahwa kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian di Lampung. Menurutnya, pekerja yang menjadi sorotan direkrut melalui pihak ketiga atau agen yang menyerahkan berkas administrasi yang terlihat memenuhi syarat usia kerja.
“Permasalahan ini berasal dari agen yang memasukkan tenaga kerja. Dari dokumen yang kami terima, identitas yang diserahkan menunjukkan usia yang sesuai. Saat ini kasusnya masih berproses di Lampung,” ujar Felix usai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Surabaya, Senin (8/6).
Felix menegaskan, pihaknya tidak pernah memiliki niat maupun kebijakan untuk mempekerjakan anak di bawah umur. Karena itu, pihaknya merasa sangat dirugikan atas pemberitaan dan tudingan yang mengaitkan tempat usaha tersebut dengan praktik eksploitasi anak.
“Kami merasa dirugikan secara finansial maupun nama baik. Sampai saat ini tidak ada penyegelan ataupun penutupan tempat usaha seperti yang beredar di masyarakat. Kami berharap publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum proses hukum selesai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Felix mengungkapkan bahwa agen yang diduga terlibat dalam pemalsuan data tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang. Proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab diklaim masih berjalan hingga saat ini.
Terkait perizinan usaha, Felix mengakui terdapat sejumlah penyesuaian administrasi yang sedang dilengkapi. Namun ia memastikan izin operasional Gion masih berlaku dan aktif.
“Perizinan kami masih aktif. Memang ada beberapa penyesuaian administrasi dan klasifikasi usaha yang sedang kami lengkapi sesuai regulasi terbaru. Perubahan-perubahan seperti ini terjadi karena adanya pembaruan aturan dari pemerintah,” jelasnya.
Sebagai langkah perbaikan dan pencegahan, manajemen berjanji akan memperketat proses rekrutmen serta verifikasi identitas pekerja ke depannya. Mereka juga berencana meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keaslian dokumen calon karyawan.
Sementara itu, Komisi D DPRD Surabaya menegaskan bahwa kasus dugaan TPPO tersebut harus diusut sampai tuntas. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyebut peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena mencoreng citra Surabaya sebagai Kota Layak Anak.
“Terus terang kejadian ini menampar wajah kita semua. Surabaya sebagai kota ramah anak merasa tercoreng dan kecolongan. Karena itu kami meminta pihak berwajib mengusut tuntas kasus ini. Siapapun yang terlibat harus mendapat sanksi sesuai ketentuan TPPO,” tegas Imam.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara izin usaha yang dimiliki dengan operasional yang berjalan. Imam menyebut banyak usaha spa di Surabaya yang masih menggunakan izin panti pijat kategori risiko rendah, padahal operasional spa masuk kategori risiko menengah hingga tinggi.
“Jangan hanya memberikan izin, tetapi pengawasan juga harus dilakukan. Ketika ada penyimpangan, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Meski demikian, Imam membedakan antara persoalan administrasi perizinan dengan dugaan pidana.
“Kalau masalah administrasi masih ada ruang pembinaan. Namun jika terbukti terjadi tindak pidana perdagangan orang, tidak boleh ada kompromi dan harus diproses sampai tuntas,” pungkasnya.
Komisi D DPRD Surabaya memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini demi memastikan perlindungan anak serta mencegah hal serupa terulang kembali.(*)
