KabarBaik.co – Mulai tahun ini Pemerintah Republik Indonesia (RI) memiliki kementerian yang fokus mengurus haji dan umrah. Persoalan haji dan umrah tidak lagi diurus Kementerian Agama (Kemenag), seiring keinginan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan ibadah haji menjadi lebih baik.
Lembaga yang dimaksud diberi nama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Setelah sebelumnya disibukkan dengan peralihan aset dari Kemenag, kini Kemenhaj fokus sosialisasi sekaligus memantapkan kepengurusan haji dan umrah di daerah. Apalagi, menjelang persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menyatakan, pihaknya sudah merampungkan struktur kelembagaan kantor wilayah (kanwil) tingkat provinsi dan kantor Kemenhaj untuk kabupaten/kota di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat gelaran sosialisasi yang berlangsung di Gedung PLHUT Kantor Kemenag, Madiun, seperti dilansir dari laman resmi Kemenhaj RI, Jumat (28/11).
Menurut menteri yang akrab disapa Gus Irfan itu, pihaknya menekankan pentingnya integritas tinggi bagi semua pejabat yang dipercaya dalam struktur kelembagaan kanwil tingkat provinsi dan kantor Kemenhaj di kabupaten/kota di Indonesia. ”Saya melarang keras adanya permainan sedikit pun dalam pelayanan haji,” tegas Gus Irfan.
Gus Irfan menegaskan bahwa reformasi kelembagaan dan integritas menjadi poin penting yang harus ditekankan setelah struktur kelembagaan daerah sudah dirampungkan. “Pejabat eselon yang ada akan dilantik sebagai Plt.Kepala Kanwil/Kantor dan akan menjadi definitif dengan syarat mutlak apabila sukses dan bersihnya penyelenggaraan haji 2026,” tandas Gus Irfan. (*)
