KabarBaik.co – Pemkab Jombang menegaskan komitmennya dalam pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), terutama bagi kelompok rentan dan generasi muda.
Hal ini disampaikan dalam acara Showcasing ‘Akses Setara Meneguhkan Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi’, Rabu (30/7) di Aula Bung Tomo, Jombang.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Women’s Crisis Center (WCC) Jombang, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, dan Palang Merah Indonesia (PMI) Jombang. Fokus utamanya adalah pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual, serta peningkatan akses informasi dan layanan HKSR.
Bupati Jombang, Warsubi, dalam keynote speech yang ditayangkan melalui video, menyebut isu kesehatan reproduksi harus dipandang secara luas dan inklusif.
“Di Jombang, saya berdiri bukan hanya sebagai kepala daerah, tapi juga sebagai seorang ayah dan warga Jombang yang percaya bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas rasa aman dan layanan kesehatan yang layak, termasuk dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi,” ujar Warsubi.
Warsubi juga menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan perlunya aksi cepat tanpa menunggu jatuhnya korban berikutnya.
“Kolaborasi seperti ini penting untuk memperkuat pondasi Jombang sebagai daerah yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Jombang sekaligus Bunda GenRe Kabupaten Jombang, Hj. Yuliati Nugrahani Warsubi, menyoroti peran penting edukasi dalam keluarga.
“Meneguhkan pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi berarti memberi bekal untuk menjaga tubuh dan memahami batas diri. Edukasi harus dimulai dari rumah, dari kita para ibu,” kata Yuliati.
Ketua WCC Jombang Anna Abdillah menyebut kegiatan ini sebagai momentum memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem perlindungan yang inklusif dan responsif.
“Kontribusi aktif dari OPD, lembaga layanan, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan akses setara terhadap informasi dan layanan HKSR,” ujar Anna.
Showcasing ini juga menghadirkan sesi diskusi, pameran praktik baik, serta penyampaian rekomendasi kebijakan berbasis pengalaman lapangan.
Peserta berasal dari unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, relawan kesehatan, dan perwakilan generasi muda.
Dengan kegiatan ini, Pemkab Jombang bersama mitra masyarakat sipil menegaskan bahwa pemenuhan hak seksual dan reproduksi adalah bagian dari pembangunan berkeadilan dan perlindungan sosial di daerah. (*)
