KabarBaik.co – Bupati Malang, M. Sanusi, melalui Wakil Bupati Malang, Latifah Shohib menyampaikan jawaban atas saran, rekomendasi, himbauan, dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyampaian jawaban dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (17/9).
Jawaban ini menindaklanjuti Pandangan Umum Fraksi Gabungan DPRD yang disampaikan juru bicara Fakih Pilihan serta Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Sih Purwaningtyastuti pada rapat paripurna yang digelar pada 11 September 2025 lalu.
Latifah menegaskan bahwa penyusunan Rancangan APBD 2026 dilakukan dengan optimisme sekaligus prinsip kehati-hatian. Dia memaparkan lima poin utama, yakni:
- Pendapatan Daerah
Target pendapatan 2026 naik 2,37 persen dibandingkan APBD Induk 2025. Namun, 75,16 persen masih bergantung pada transfer pusat. Pemkab berkomitmen meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, optimalisasi BUMD, pemanfaatan teknologi, peningkatan SDM, serta pengawasan.
- Belanja Daerah
Kebijakan belanja diarahkan untuk menghasilkan penganggaran yang berkualitas dengan kepatuhan pada regulasi, sehingga pelaksanaannya lebih ekonomis, efektif, dan efisien.
- Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp 145,7 miliar dengan pengeluaran Rp 41 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp 104,7 miliar. Pengeluaran diarahkan untuk penyertaan modal tiga BUMD guna memperkuat permodalan, meningkatkan pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
- Prioritas Pembangunan 2026-2030
Pemkab menetapkan tahapan pembangunan yang selaras dengan RPJMD 2025-2029. Fokusnya meliputi perluasan lapangan kerja melalui pelatihan, penempatan tenaga kerja, serta penguatan UMKM berbasis lokal, peningkatan daya saing UMKM melalui pelatihan, akses pembiayaan, digitalisasi, dan investasi, penanganan ketertiban umum serta pembangunan karakter masyarakat, dan pelestarian budaya, seni tradisional, cagar budaya, dan produk kreatif khas Malang.
- Tema Pembangunan
Tema dan fokus pembangunan APBD 2026 tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2026 serta RPJMD 2025-2029 agar kesinambungan perencanaan tetap terjaga. Dia mengajak seluruh pihak untuk bekerja keras demi kemandirian keuangan daerah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Malang.
Latifah juga menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026. Sejumlah isu strategis mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penguatan BUMD mendapat tanggapan langsung dari Pemkab Malang.
Latifah menegaskan, di sektor kesehatan Pemkab Malang telah menyiapkan langkah untuk memenuhi standar BPJS di RSUD Ngantang, termasuk pengadaan sarana prasarana seperti Modular Operating Theater, lift bed, sistem oksigen sentral, hingga tambahan tenaga kesehatan.
Terkait belanja daerah, ia memastikan anggaran 2026 diarahkan pada pembangunan fasilitas kesehatan, perbaikan sistem pendidikan, infrastruktur publik, penyediaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas SDM. “Belanja infrastruktur difokuskan pada drainase, jalan, irigasi, hingga pengelolaan sampah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Bahkan, Latifah juga menegaskan komitmen Pemkab untuk mematuhi UU No. 1 Tahun 2022 dengan menekan belanja pegawai maksimal 30 persen serta meningkatkan porsi belanja infrastruktur minimal 40 persen.
Menjawab pandangan Fraksi PKB, ia menegaskan bahwa alokasi anggaran tiap kecamatan berbasis kebutuhan, sementara penanganan stunting dilakukan secara terpadu melalui Perbup No. 92/2023 dan SK Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, Pemkab juga menganggarkan insentif bagi 3.000 guru swasta MI/MTs dan 3.000 guru ngaji masing-masing Rp1,2 juta.
Untuk bidang budaya, Pemkab tengah menyiapkan Perbup tentang kurikulum muatan lokal sejarah dan budaya Malang yang ditargetkan berlaku 2026, serta terus mendukung event budaya seperti Kanjuruhan Culture Carnival dan Singhasari Jayanti Festival.
Latifah juga menanggapi usulan terkait penguatan BUMD, di mana penyertaan modal diarahkan pada Perumda Jasa Yasa dan PT BPR Artha Kanjuruhan sesuai amanat Perda. “Kami pastikan pengawasan penyertaan modal lebih ketat agar kinerja BUMD meningkat dan memberi kontribusi nyata pada PAD,” tegasnya.
Sementara itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat juga sudah mulai dijalankan. Untuk Sekolah Rakyat, Pemkab telah mengusulkan Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, sebagai lokasi pelaksanaan.
Meski realisasi PAD 2024 belum mencapai target, Latifah menyebut ada peningkatan 10,48 persen dibanding 2023. Pemkab akan memperkuat basis data, sistem digital retribusi, serta menggali potensi PAD baru.
“APBD 2026 kami susun dengan prinsip efisiensi, mengutamakan belanja wajib dan program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya. (*)
