KabarBaik.co, Surabaya – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) III Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DPW Jatim pada Selasa (26/5), isu penyesuaian regulasi baru sektor pelabuhan menjadi perhatian utama kalangan perusahaan bongkar muat (PBM) di Jawa Timur.
Perubahan aturan tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pelaku usaha bongkar muat untuk memperkuat tata kelola operasional sekaligus meningkatkan profesionalisme di tengah dinamika industri kepelabuhanan yang terus berkembang.
Wakil Ketua DPW APBMI Jatim periode 2021-2026, Hery Siswanto, mengatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, khususnya Pasal 90 A tentang kemitraan dan pemberdayaan, membawa konsekuensi baru bagi perusahaan bongkar muat swasta.
Menurutnya, regulasi tersebut menuntut PBM agar mampu beradaptasi dengan pola kemitraan bersama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memiliki konsesi pemerintah, termasuk PT Pelindo.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat eksistensi perusahaan bongkar muat swasta di Jawa Timur, khususnya dalam menghadapi regulasi baru di sektor perpelabuhanan,” ujar Hery, Minggu (24/5).
Ia menilai perubahan regulasi tidak bisa disikapi secara biasa. Dibutuhkan tata kelola bisnis yang lebih sehat, transparan, dan profesional agar perusahaan bongkar muat mampu tetap kompetitif sekaligus menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan.
Sebagai langkah awal, DPW APBMI Jatim berencana membentuk tim pengelola dan verifikasi bersama yang bertugas melakukan pengecekan kesiapan operasional setiap PBM sebelum kapal bersandar.
Tim tersebut nantinya akan memastikan berbagai aspek teknis dan operasional berjalan optimal, mulai dari kesiapan tenaga kerja hingga dukungan alat dan armada angkutan.
“Kami berencana membentuk tim khusus di lingkungan DPW APBMI Jatim yang berfungsi melakukan verifikasi detail terhadap kesiapan operasional setiap PBM sebelum kapal bersandar,” katanya.
Hery menegaskan langkah itu juga penting untuk mengakhiri praktik persaingan tidak sehat yang masih terjadi di lapangan, termasuk perang tarif antarperusahaan bongkar muat yang dinilai dapat merusak iklim usaha.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada sinkronisasi rantai pasok bongkar muat agar aktivitas logistik di pelabuhan tetap berjalan lancar dan produktif.
Evaluasi berkala, lanjutnya, akan dilakukan terhadap kesiapan jumlah buruh, ketersediaan alat mekanis, hingga kecukupan armada truk angkutan guna mengantisipasi hambatan distribusi barang.
“Evaluasi berkala akan dilakukan mulai dari kesiapan jumlah buruh, alat mekanis, hingga armada truk agar tidak terjadi kemacetan logistik yang dapat menurunkan produktivitas bongkar muat,” ujarnya.
Di sisi lain, penguatan sinergi antara PBM dan Pelindo juga dinilai menjadi kebutuhan penting seiring implementasi regulasi baru pemerintah. Dalam skema tersebut, Pelindo diharapkan lebih berperan sebagai regulator, sementara PBM swasta menjadi operator yang solid, khususnya pada sektor general cargo dan multipurpose.
Menurut Hery, potensi pertumbuhan industri di Jawa Timur yang terus meningkat harus diimbangi dengan kapasitas dan pengelolaan bongkar muat yang profesional serta sesuai ketentuan hukum.
“Potensi wilayah Jawa Timur sangat besar dengan pertumbuhan pabrik baru yang cukup pesat. Karena itu, kapasitas bongkar muat komoditas internasional maupun impor harus dikelola secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya. (*)
