KabarBaik.co – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 dinilai masih rendah. Hingga akhir September 2025, realisasi anggaran baru mencapai 51,56 persen dari total APBD Rp 7,8 triliun. Kondisi ini membuat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro pesimis target serapan dapat tercapai hingga akhir tahun.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, menjelaskan bahwa posisi serapan anggaran per 25 September 2025 masih berada di angka 51,56 persen atau setara Rp 4,02 triliun.
“Posisi penyerapan anggaran sampai saat ini, tanggal 25 November 2025, mencapai 51,56 persen dengan realisasi nominal Rp4.022.923.488.271,” terang Edi Susanto di hadapan anggota Banggar DPRD Bojonegoro.
Meski serapan masih rendah, Edi tetap optimistis target akhir tahun dapat tercapai sesuai rencana.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua Banggar DPRD Bojonegoro sekaligus Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar. Ia menilai rendahnya serapan hingga September menjadi sinyal bahwa target sulit terpenuhi.
“Kita sudah berkali-kali mengingatkan dan mendorong Pemkab agar segera mempercepat penyerapan program. Kalau serapan dikejar di akhir tahun, hasilnya tidak optimal dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Umar menyebut lambatnya realisasi anggaran berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara angka kemiskinan dan pengangguran di Bojonegoro masih tergolong tinggi. Ia juga mengingatkan risiko keterlambatan proyek yang berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak segera direalisasikan.
“Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kalau program lambat berjalan, otomatis perputaran ekonomi juga ikut melambat,” tegasnya. Berdasarkan catatan nasional, Kabupaten Bojonegoro masuk dalam daftar 20 daerah dengan serapan APBD terendah se-Indonesia, sekaligus yang terendah di Jawa Timur. (*)
