KabarBaik.co – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Saat ini masih terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori desa dengan kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus utama penanganan pemerintah.
“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” tegas Gubernur Iqbal, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jum’at (23/1).
Gubernur Iqbal menyoroti sejarah panjang keterlibatan mitra pembangunan di NTB sejak puluhan tahun silam. Pengentasan kemiskinan selama ini belum maksimal, lantaran kurangnya kolaborasi yang terstruktur.
Ia menekankan pentingnya orkestrasi dan kolaborasi terpadu antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam menangani kemiskinan ekstrem. Gubernur menyatakan pemerintah provinsi siap mengambil peran sebagai dirigen untuk memimpin keterpaduan program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran .
Dijelaskannya, kemiskinan adalah akar dari berbagai persoalan sosial, seperti pernikahan di usia dini. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengimplementasikan program Desa Berdaya sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi.
Gubernur NTB memastikan pemerintah menyediakan basis data yang akurat mengenai lokasi dan kebutuhan desa-desa tersebut. Dengan data tersebut, mitra pembangunan diharapkan dapat menyelaraskan program kerja, sesuai dengan arahan pemerintah agar tidak tumpang tindih.
“Pemerintah provinsi tugasnya menyediakan data, memberikan arahan. Teman-teman mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tetapi iramanya harus sama,” jelasnya mengibaratkan sinergi seperti orkestra.
Lebih lanjut diterangkannya, visi utamanya adalah mengurangi kemiskinan, sementara aspek unggulan lainnya seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.
Melalui rapat koordinasi, diharapkan tercipta kesepahaman bersama antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan. Bekerja secara terpadu dan terintegrasi, demi mewujudkan NTB yang bebas dari kemiskinan ekstrem.(*)
