KabarBaik.co- Ini bisa jadi alarm kuat untuk Badan Gizi Nasional (BGN), selaku pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang alokasi anggarannya mencapai ratusan triliun. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan, pihaknya telah mendapat laporan adanya pengurangan harga makanan program MBG. Yakni, Rp10 ribu per porsi menjadi Rp 8 ribu. Artinya, ada ‘’penyunatan’’ Rp 2.000 per porsi.
Namun, Setyo menegaskan, informasi tersebut masih perlu diverifikasi agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi, karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan, dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” ujar Setyo kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/3).
Karena itu, lanjut Setyo, KPK meminta Kepala BGN Dadan Hindayana untuk memperbaiki sistem tata kelola program MBG guna menghindari permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. “Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” katanya.
Sebelumnya, KPK menegaskan akan membantu pengawasan program MBG melalui upaya pencegahan dan monitoring. Dalam pertemuan dengan jajaran BGN di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3) lalu, Setyo menyoroti potensi penyimpangan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel.
’’Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” tegasnya.
Asimetri Informasi, Skandal di Pertamina, dan UU Keterbukaan Informasi
Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). ’’Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” papar Setyo.
Setyo juga menekankan pentingnya lokasi SPPG yang strategis. Tujuannya agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diterima oleh penerima manfaat. Ia juga menyoroti efektivitas pemberian susu dalam program MBG.
Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting. Sebab, lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu. ’’Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak,’’ katanya.
DPD RI Minta Anggaran Rp 71 Triliun untuk Makan Gratis Harus Dimaksimalkan
Karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap hal itu benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. ‘’Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” tambahnya.
Setyo juga mengingatka tentang distribusi dana yang terpusat di BGN berisiko menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Dia berharap dana dari pusat sampai di daerah tidak seperti es batu. Artinya, mencair alias menyusut. ’’Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelasnya.
Dia pun menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran. Selain itu, memanfaatkan teknologi. Setyo juga menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal dalam program MBG. ’’Bahan baku, sumber daya, dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal,” tambahnya.
Bapak-Ibu Guru Wajib Tahu: Belajar dari Kyushoku, Program Makan Gratis Bukan Sekadar Kenyang
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan, juga menegaskan aspek pengawasan sangat penting agar program berjalan tepat sasaran serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.
Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana dalam paparannya menyampaikan bahwa anggaran MBG sebesar Rp 70 triliun pada 2025 dan kemungkinan ada tambahan Rp 100 triliun pada triwulan ketiga. Dengan begitu, total dana MBG bisa mencapai Rp 170 triliun.
Dia menegaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. “Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp 400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar guru besar IPB itu. (*)
