KabarBaik.co – Di tengah polemik program beasiswa Pemuda Tangguh yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, memberikan penegasan penting.
Ia menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebenarnya memiliki kapasitas untuk membiayai beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu melalui skema tanggung jawab sosial.
Menurut dr. Michael, dasar sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian tak terpisahkan dari visi-misi pendirian setiap PTS.
“Kalau kita baca semua visi-misi PTS, pasti mereka memiliki dasar sosial. Pertanyaannya, kontribusi sosialnya di mana? Tentunya harus diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu,” ujar dr. Michael Leksodimulyo di Surabaya, Senin (26/01).
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini membagikan pengalamannya dalam memfasilitasi mahasiswa dari keluarga miskin. Ia mencontohkan salah satu PTS di kawasan MERR Surabaya yang mampu menampung hingga 10 mahasiswa prasejahtera setiap tahunnya secara mandiri.
“Bahkan sudah ada yang diwisuda. Jika mahasiswanya pandai, mereka bisa disekolahkan lagi untuk menjadi dosen. Ini membuktikan bahwa PTS mampu,” ungkapnya.
Menanggapi pertemuan antara Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Jawa Timur dengan Walikota Eri Cahyadi terkait standarisasi biaya, dr. Michael memberikan perbandingan dengan sektor kesehatan.
Ia mengumpamakan kerjasama ini seperti kolaborasi BPJS Kesehatan dengan rumah sakit swasta besar (seperti RS Husada Utama, Siloam, atau Mitra Keluarga). Meski standar biaya UGD di RS swasta lebih tinggi, mereka tetap bisa menerima pasien dengan standar tarif BPJS.
“Semua tergantung kebijakan PTS. Mereka akan berhitung, jika margin profitnya masih masuk, mereka akan ambil. Inilah waktunya PTS bekerjasama dengan Pemkot untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa melalui program Pemuda Tangguh,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur sekaligus Rektor Universitas Wijaya Putra, Dr. Budi Endarto, mengapresiasi langkah Walikota Eri Cahyadi dalam melakukan pemetaan keluarga miskin dari Desil 1 hingga Desil 5.
Budi menilai langkah ini sebagai terobosan berani dan revolusioner, mengingat fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa dari kategori keluarga miskin yang saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.
“Ini mungkin akan menjadi suatu gerakan yang revolusioner. Dan ternyata, jumlah mahasiswa dari keluarga miskin memang melimpah di PTS,” pungkas Budi.(*)
