KabarBaik.co, Jakarta- Dari Lebanon Selatan, kabar duka itu datang berturut-turut dalam dua hari yang mencekam di akhir Maret 2026. Tiga prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur bukan dalam satu peristiwa tunggal, melainkan dalam rangkaian insiden yang mencerminkan cepatnya eskalasi konflik di wilayah penugasan.
Mereka adalah Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Kepala Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Prajurit Kepala Anumerta Farizal Rhomadhon. Ketiganya merupakan bagian dari Kontingen Garuda yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kronologi duka itu bermula pada 29 Maret 2026 di Adchit Al-Qusayr, Lebanon Selatan. Dalam situasi yang mulai memanas, sebuah proyektil menghantam posisi UNIFIL. Serangan ini menewaskan Praka Farizal Rhomadhon. Ia menjadi korban pertama dalam rangkaian tragedi tersebut.
Sehari kemudian, 30 Maret 2026, tragedi berlanjut di wilayah Bani Hayyan. Sebuah ledakan di sisi jalan menghantam kendaraan konvoi logistik UNIFIL yang ditumpangi Mayor Zulmi dan Sertu Ichwan. Ledakan tersebut menghancurkan kendaraan dan menyebabkan keduanya mengalami luka fatal.
Dua insiden dalam kurun kurang dari 24 jam itu menandai perubahan drastis situasi keamanan. Wilayah yang sebelumnya relatif terkendali berubah menjadi zona berbahaya, bahkan bagi pasukan penjaga perdamaian yang seharusnya netral.
Investigasi awal PBB menyebut serangan ini sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, bahkan berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Penghormatan internasional pun diberikan. Pada 2 April 2026, upacara militer digelar di Lebanon. Jenazah kemudian dipulangkan ke Indonesia dan tiba pada 4 April 2026, disambut dengan tangis keluarga dan penghormatan negara.
Presiden RK\I Prabowo Subianto hadir langsung memberikan penghormatan terakhir, menegaskan bahwa pengorbanan mereka adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Sehari berselang, pada 5 April 2026, ketiganya dimakamkan secara militer di daerah asal masing-masing.
Peristiwa tersebut kembali menyoroti UNIFIL, sebuah misi yang lahir dari konflik panjang di kawasan tersebut. UNIFIL dibentuk pada tahun 1978 oleh Dewan Keamanan (DK) PBB melalui Resolusi 425 dan 426, menyusul invasi Israel ke Lebanon Selatan. Tujuan awalnya jelas: memastikan penarikan pasukan Israel, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, serta membantu pemerintah Lebanon mengembalikan kendali atas wilayahnya.
Namun konflik tidak pernah benar-benar selesai. Mandat UNIFIL terus berkembang, terutama setelah perang besar antara Israel dan Hizbullah pada 2006. Melalui Resolusi 1701, tugas mereka diperluas antara lain memantau gencatan senjata, mendampingi tentara Lebanon di wilayah selatan, menjaga kawasan bebas dari kelompok bersenjata ilegal, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau warga sipil.
Saat ini, lebih dari 10.000 personel dari sekitar 40–47 negara tergabung dalam misi tersebut. Termasuk dari Indonesia, India, Italia, Prancis, Spanyol, hingga Tiongkok. Mereka beroperasi di sepanjang “Blue Line”—garis batas yang menjadi salah satu titik paling rawan konflik di dunia.
Namun ada satu batas penting dalam mandat mereka. Pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menyerang atau memihak. Mereka hanya boleh menggunakan senjata dalam kondisi sangat terbatas, seperti untuk membela diri atau melindungi warga sipil. Inilah yang membuat posisi mereka sangat rentan, berada di tengah konflik, tetapi tanpa kewenangan penuh untuk melawan.
Dan di sinilah tragedi itu menjadi semakin ironis.
Pasukan yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian justru berada dalam ancaman nyata. Mereka bukan pihak yang bertikai, tetapi tetap menjadi korban dari konflik yang terus berulang. Dalam hampir lima dekade, entah sudah berapa banyak personel UNIFI yang telah menjadi korban. Hal itu menunjukkan bahwa ternyata misi perdamaian bukanlah zona aman.
Kematian tiga prajurit TNI tersebut bukan sekadar duka nasional. Namun, sebagai peringatan bagi dunia. Bahwa mekanisme perdamaian internasional sepertinya sedang berada di titik rapuh. Bahwa mandat yang ada mungkin tidak lagi cukup untuk menghadapi dinamika konflik modern yang semakin kompleks.
Tragedi ini semestinya menjadi perhatian serius bagi PBB dan komunitas internasional. Sebab jika pasukan penjaga perdamaian saja tidak lagi aman, maka pertanyaan yang lebih besar muncul. Siapa yang benar-benar menjaga perdamaian itu sendiri?
Dan di tengah pertanyaan itu, nama-nama tiga prajurit Indonesia itu akan selalu dikenang. Bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai pengingat bahwa perdamaian dunia masih harus diperjuangkan, dengan harga yang tidak sedikit. (*)
