KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna pada Jumat malam, (26/9) lalu. Namun, penyusunan anggaran kali ini dibayangi kabar kurang menyenangkan karena adanya pemangkasan drastis dana transfer dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengonfirmasi, bahwa Jember akan menerima dana transfer yang lebih sedikit pada 2026.
“Ada penurunan sekitar Rp 270,6 miliar. Surat dari pusat mengenai hal ini sudah kami terima,” kata Widarto, Sabtu (3/10)
Akibat pemangkasan tersebut, total rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2026 terkontraksi dari Rp 4,9 triliun menjadi Rp 4,5 triliun.
Salah satu dampak langsung yang paling terasa adalah berkurangnya anggaran untuk dana desa hingga Rp 53 miliar.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menambahkan bahwa penurunan dana pusat ini akan berimbas ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Belanja OPD kemungkinan harus dipangkas sampai 30 persen. Kami minta masing-masing OPD bisa lebih inovatif dengan anggaran terbatas,” tutur Halim.
Menyikapi kondisi fiskal yang ketat ini, Widarto menyatakan bahwa pemerintah daerah dan DPRD kini harus lebih selektif dan fokus dalam menetapkan prioritas.
“APBD ke depan harus jadi pemicu pertumbuhan ekonomi warga. Kalau pendapatan masyarakat naik, angka kemiskinan bisa kita tekan,” tegasnya.
Anggaran dipastikan tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa program prioritas yang akan tetap dipertahankan meliputi, Beasiswa bagi mahasiswa, Insentif untuk guru ngaji dan dukungan kepada para petani.
Di tengah tantangan pemangkasan, ada secercah harapan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember, yang diperkirakan mencapai Rp 1,4 triliun.
Ahmad Halim berharap peningkatan PAD ini dapat menjadi penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan fiskal Jember.
Kami akan dorong optimalisasi potensi lokal agar PAD bisa benar-benar menopang pembangunan,” katanya.
Dengan APBD yang menyusut, Pemerintah Daerah dan DPRD Jember kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga efektivitas program dan memastikan masyarakat tetap merasakan manfaat dari belanja publik yang tersisa. (*)
