KabarBaik,co- Dalam rangkaian program Rihlah KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang rutin digelar setiap Jumat, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur hari ini (8/8) giliran berkunjung ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Kunjungan ini merupakan silaturahmi awal, dengan tujuan utama untuk mencari kesebangunan dan peluang kolaborasi strategis antara dua lembaga negara.
Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Jatim, A. Nur Aminuddin, menjelaskan bahwa program Rihlah KIP sengaja diagendakan setiap Jumat. “Kami menyisihkan hari Jumat untuk rihlah, keluar dari rutinitas, dengan niat mencari dan berbagi pengetahuan serta peluang-peluang kolaboratif. Pada hari Senin hingga Kamis, kami fokus pada sidang-sidang ajudikasi nonlitigasi untuk menyelesaikan sengketa informasi,” ungkapnya.
Turut dalam agenda Rihlah KIP tersebut, Ketua Bidang Kelembagaan KI Jatim M. Sholahuddin, Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi KI Jatim Yunus Mansur Yasin, dan Humas KI Jatim Taufik Maulana. “Kunjungan ke OJK ini sangat relevan karena kami menilai sektor jasa keuangan memiliki irisan kuat dengan hak masyarakat atas informasi,” tambah Yunus Mansur Yasin.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, KI Jatim dan OJK Jatim sama-sama menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. OJK, seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011, turut memastikan lembaga jasa keuangan memberikan informasi yang jelas dan jujur. Adapun KI, antara lain, memiliki peran dalam pengawasan kepatuhan badan publik terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kunjungan KI Jatim tersebut diterima Deputi Direktur Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jatim, Wahyu Puspitaningrum, beserta sejumlah jajaran. “Terima kasih atas kehadirannya dan pencerahannya tentang hal-hal menyangkut informasi publik,” ujarnya.
Pada pertemuan perdana itu, beberapa potensi kolaborasi yang didiskusikan antara lain sosialisasi bersama tentang pentingnya keterbukaan informasi di sektor keuangan agar masyarakat lebih cerdas dan terhindar dari penipuan. Selain itu, membangun mekanisme koordinasi yang efektif dalam layanan informasi publik.
“Kunjungan ke OJK Jatim ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid untuk membangun sinergi yang lebih erat, demi terciptanya ekosistem keuangan yang lebih transparan dan tepercaya, terutama bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkas M. Sholahuddin. (*)
