Bertani- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak anggota DPRD Jatim untuk bersama-sama ikut mengawasi penyerapan gabah para petani agar harganya tidak di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Yakni, mencapai Rp 6.500 per kilogram (kg).
“Kalau ada harga di bawah HPP Rp 6.500, segera laporkan kepada kami (Kementan, Red),” ungkap Sudaryono saat beraudiensi dengan DPRD Jatim di Kantor Kementan RI di Jakarta, Minggu (9/2).
Wamentan yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan, kebijakan tersebut telah mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo Subianto, yang sangat peduli terhadap kesejahteraan petani. Terutama dalam hal harga gabah. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak, termasuk DPRD yang juga memiliki fungsi pengawasan, untuk terlibat aktif dalam mengawal penyerapan gabah di lapangan.
“Ini sudah menjadi isu yang mendapat perhatian langsung dari Presiden, sehingga semua pihak harus terlibat,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut dia, kini tengah berfokus pada penyerapan gabah untuk menjaga stabilitas harga beras serta mewujudkan swasembada beras nasional. Wamenten menyebut, saat ini harga beras sudah stabil, walaupun Indonesia tidak melakukan impor beras karena produksi dalam negeri ada peningkatan.
“Januari-Februari biasanya harga beras mahal karena masih masa tanam. Tahun lalu, harga naik dan kita impor beras. Sekarang harga stabil, padahal kita tidak impor. Itu semua karena produksi kita yang meningkat,” jelasnya.
Selain masalah harga gabah, Wamentan juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi petani. Yakni, bibit, irigasi hingga pupuk. Di antara langkah yang telah dilakukan adalah memangkas 145 regulasi terkait distribusi pupuk subsidi, agar petani dapat lebih cepat mengakses pupuk.
“Tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Februari petani belum mendapatkan pupuk subsidi. Tapi, berkat pemangkasan regulasi, sekarang petani sudah bisa langsung menebus pupuk dan menggunakannya untuk masa tanam,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim Anik Maslachah mengungkapkan bahwa Provinsi Jatim memiliki peran strategis dalam produksi pangan nasional. Pada tahun 2024, Jatim berhasil menghasilkan 5 juta ton beras dan pada 2025 menargetkan produksi beras mencapai 7 juta ton.
“Kami berharap ada dukungan untuk pemenuhan kebutuhan pupuk dan alat-alat pertanian. Dengan target baru ini, kami yakin dapat mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Anik.
Anik juga mengapresiasi kebijakan HPP gabah yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram. Politikus PKB itu berharap kebijakan ini dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) serta membantu mewujudkan swasembada pangan tanpa bergantung pada impor.
“Kami mengapresiasi langkah Kementan dalam mencapai swasembada pangan juga sekaligus memastikan kesejahteraan petani. Ini langkah menggembirakan untuk masa depan pertanian Indonesia,” katanya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan petani di seluruh Indonesia dapat memperoleh harga gabah yang adil dan mendukung tercapainya target swasembada pangan nasional.
