KabarBaik.co – Sebanyak 95 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Kamis (9/10) malam di Pendopo Lokatantra.
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis dalam memperkuat roda birokrasi agar semakin tangguh dalam mewujudkan visi dan misi Lamongan. Para pejabat yang dilantik tak hanya mengalami promosi atau mutasi jabatan, tetapi juga dihadapkan pada tantangan baru untuk mendukung keberhasilan 15 program prioritas daerah.
Visi besar “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan” menjadi arah pembangunan yang diwujudkan melalui lima misi utama, yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM dan wirausaha muda, penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan gratis, pengembangan pariwisata ramah dan terintegrasi, serta pembangunan infrastruktur jalan yang mantap untuk mendorong mobilitas ekonomi. Visi dan misi tersebut diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lamongan.
Adapun 15 program prioritas yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah antara lain: Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Success (YES), Pendidikan Berkualitas dan Gratis (Perintis), Pariwisata Ramah dan Terintegrasi (Ramasinta), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100% Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, serta Lamongan Tangguh.
“Di tempat yang baru, mari teguhkan komitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan mewujudkan seluruh program prioritas, karena program-program ini dirancang untuk mewujudkan visi ‘Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan’, dengan fokus pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
Bupati Yuhronur juga menegaskan, seluruh pejabat yang baru dilantik wajib menjalankan tiga tugas utama pemerintahan, yakni pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Ketiganya merupakan inti fungsi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara optimal, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud. Untuk mendukungnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar pelayanan publik semakin efektif dan berdaya guna. (*)
