KabarBaik.co – DPRD Kabupaten Malang menggelar sidang paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi di gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (21/8). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Malang, M. Sanusi bersama seluruh pimpinan dan anggota legislatif serta Forkopimda Kabupaten Malang.
Dalam pandangannya di hadapan peserta sidang, Bupati Malang, M. Sanusi menegaskan bahwa Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Malang dalam meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat.
Menurut Sanusi, Perumda Tirta Kanjuruhan layak memperoleh tambahan modal mengingat perannya yang strategis dalam penyediaan air bersih sekaligus kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada tahun buku 2024 lalu, lanjut Sanusi, perusahaan ini tercatat menyetorkan PAD sebesar Rp 14,5 miliar dengan tren kenaikan minimal 10 persen tiap tahun. “Penyertaan modal ini tidak hanya memperkuat layanan air bersih, tapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan PAD Kabupaten Malang,” kata Sanusi.
Sanusi menegaskan, alokasi dana tersebut telah sesuai Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang mengatur bahwa setiap penyertaan modal wajib ditetapkan melalui Perda dan dicantumkan dalam APBD. Pada tahun 2025, Pemkab Malang mengusulkan Raperda ini sebagai dasar hukum pemanfaatan penyertaan modal kepada Perumda Tirta Kanjuruhan.
Sejak 2015 hingga 2024, Perumda Tirta Kanjuruhan telah memberikan kontribusi besar bagi kas daerah, baik melalui program hibah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 127,4 miliar maupun setoran PAD Rp 105,7 miliar. Total kontribusi tersebut mencapai Rp 233,1 miliar, lebih tinggi dari jumlah penyertaan modal yang diterima, yaitu Rp 203,1 miliar.
“Ini membuktikan bahwa keberadaan Tirta Kanjuruhan tidak hanya menghadirkan layanan air minum, tetapi juga menjadi sumber pendapatan signifikan bagi daerah,” tegas Sanusi.
Dana penyertaan modal dimanfaatkan untuk pembangunan dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk memperluas layanan di wilayah rawan air seperti Sumbermanjing Wetan dan Gedangan melalui SPAM Kaligoro. Hingga kini, Tirta Kanjuruhan melayani 163.610 sambungan rumah (SR) di 26 unit pelayanan, dengan potensi penambahan lebih dari 68 ribu SR baru.
Tahun 2025, Rp10 miliar telah digunakan untuk membangun layanan baru di sejumlah desa, menambah 2.000 SR, sementara Rp7 miliar dialokasikan untuk pembangunan jaringan di Desa Girimulyo, Sindurejo, dan Tumpakrejo dengan target 1.611 SR.
Sanusi juga menekankan bahwa Tirta Kanjuruhan selama 15 tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen, serta konsisten masuk tiga besar BUMD Air Minum terbaik nasional sejak 2020.
Dari sisi tarif, Tirta Kanjuruhan masih menetapkan harga Rp3.400/m³, lebih rendah dari ketentuan tarif batas bawah provinsi sebesar Rp3.802/m³. “Dengan tarif hanya setara 1,3 persen dari UMK Kabupaten Malang, artinya perusahaan tetap konsisten menjalankan fungsi sosial, memberikan layanan air terjangkau tanpa membebani masyarakat,” ujar Sanusi.
Ia menambahkan, penyertaan modal ini harus menjadi dorongan bagi Tirta Kanjuruhan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses air bersih, serta mempercepat respon terhadap kebutuhan pelanggan.
“Harapan kami, Perumda Tirta Kanjuruhan tetap menjaga komitmen, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan BUMD. Layanan air bersih yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan adalah prioritas utama bagi masyarakat Kabupaten Malang,” pungkas Sanusi. (*)
