KabarBaik.co – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi dan menyeragamkan nilai bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada program Beasiswa Pemuda Tangguh. Mulai tahun ini, bantuan untuk mahasiswa dipatok rata sebesar Rp 2,5 juta per semester guna memastikan prinsip keadilan bagi warga prasejahtera.
Langkah ini diambil menyusul temuan indikasi ketidaktepatan sasaran yang dinilai mencederai rasa keadilan. Eri mengungkapkan bahwa hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya penerima beasiswa dari keluarga mampu, termasuk anak mantan pejabat, yang menikmati bantuan UKT dalam jumlah sangat besar.
“Saya harus berani membongkar ini demi keadilan. Ada yang UKT-nya mencapai Rp 15 juta per semester dan dibayar Pemkot, padahal dia dari keluarga mampu. Sementara di sisi lain, masih banyak warga tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan untuk sekolah,” tegas Eri.
Soroti Jalur Mandiri
Berdasarkan data Pemkot Surabaya, sekitar 70 persen dari temuan masalah ini berasal dari mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri. Eri, bersama Wakil Wali Kota Armuji, menyoroti kontradiksi antara status ekonomi penerima beasiswa dengan jalur masuk perguruan tinggi yang mereka pilih.
“Saya diskusi sama Cak Ji. Beliau langsung bilang, kalau itu jalur mandiri kan berarti ada kemampuan untuk bayar uang gedung. Jalur mandiri itu tidak murah. Kalau dia mampu bayar uang gedung, berarti dia orang mampu. Ini yang saya pertanyakan,” lanjutnya.
Eri menekankan bahwa program Beasiswa Pemuda Tangguh sejatinya diperuntukkan bagi anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Ia mengingatkan warga agar jujur dalam memberikan data.
“Prinsipnya, yang mampu jangan mengambil jatahnya orang yang tidak mampu,” imbuhnya.
Gandeng BPK dan Audit Internal
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Eri telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyaluran beasiswa di tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi besar-besaran juga dilakukan di internal dinas terkait agar kebocoran anggaran serupa tidak terulang.
“Ini yang saya bongkar, kok bisa orang kaya diberi bantuan? Saya ingin merubah sistem agar Surabaya bukan menjadi sebuah kota kapitalis. Kita mulai dengan kejujuran. Orang Surabaya harus diajarkan untuk tidak mengambil jatah orang yang tidak mampu,” tutur Cak Eri.
Jaminan Bagi Warga Prasejahtera
Meski ada penyeragaman nilai bantuan, Pemkot Surabaya menjamin mahasiswa dari keluarga yang benar-benar prasejahtera tidak akan putus kuliah. Jika ditemukan mahasiswa miskin yang UKT-nya melampaui Rp 2,5 juta akibat kesalahan input data awal, Pemkot akan memberikan jaminan penuh melalui nota kesepahaman (MoU) dengan pihak universitas.
“Yang penting, UKT untuk anak tidak mampu tetap gratis dan mereka tidak ditarik biaya oleh perguruan tinggi. Kita akan selesaikan langsung dengan pihak kampus,” jelasnya.
Untuk memperketat pengawasan di masa depan, Pemkot Surabaya akan melibatkan elemen masyarakat mulai dari Karang Taruna, RT, hingga RW untuk memverifikasi validitas data penghasilan orang tua secara faktual. Langkah ini diharapkan dapat mengawal anggaran sebesar Rp 190 miliar yang dialokasikan untuk 23.850 mahasiswa pada tahun 2026 agar tepat sasaran. (*)
