KabarBaik.co – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha, melakukan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan, Kamis (9/10) sore, bertempat di Guest House Lamongan.
Kegiatan evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh petunjuk teknis yang telah ditetapkan BGN benar-benar diterapkan di lapangan. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah pihak yang belum menjalankan program MBG dengan sungguh-sungguh. Kelalaian dalam pelaksanaan program, tegas Dadang, dapat menimbulkan dampak fatal bagi penerima manfaat.
Untuk itu, mulai hari ini BGN bersama pemerintah daerah, Polri, dan TNI menegaskan akan memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi ketentuan teknis pelaksanaan MBG.
Petunjuk teknis yang wajib dipatuhi tak hanya mencakup standar kelayakan gizi, tetapi juga menyangkut komponen bahan baku, operasional, serta sewa.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Langkah awal dilakukan dengan pemberian sertifikat keamanan pangan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hasil uji laboratorium bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
Upaya ini bertujuan memastikan setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi dan layak konsumsi bagi anak-anak penerima manfaat. Sebab, program yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi, menurunkan angka gizi buruk dan stunting, serta mendukung tumbuh kembang anak agar menjadi generasi yang sehat dan berprestasi.
Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melaporkan daftar menu makanan beserta kandungan gizinya setiap minggu.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada program MBG. Semua masukan akan ditampung dan diluruskan pada pelaksanaan setelahnya,” ujar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat memaparkan progres program MBG kepada Deputi BGN Dadang Hendrayudha.
Program MBG juga dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Selain menciptakan lapangan kerja di desa maupun perkotaan, program ini turut memperkuat UMKM, petani, dan nelayan melalui rantai pasok bahan pangan bergizi, sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.
Melihat potensi tersebut, Pemkab Lamongan akan mensinergikan seluruh SPPG dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan. Pemerintah daerah juga menginstruksikan agar minimal sepertiga bahan baku yang digunakan berasal dari produk lokal Lamongan.
Dengan langkah tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kepala Satgas MBG Kabupaten Lamongan, Nalikan, melaporkan bahwa target keberadaan SPPG di Lamongan mencapai 111 unit. Saat ini sudah beroperasi 79 SPPG yang tersebar di 27 kecamatan dengan total penyaluran mencapai 149.896 paket makanan. (*)
