KabarBaik.co – Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Di bawah kepemimpinan Ipuk Fiestiandani, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini berhasil membangun fondasi kuat pengelolaan persampahan yang terintegrasi, didukung investor internasional.
Program besar bertajuk Banyuwangi Hijau menjadi tonggak utama dalam transformasi pengelolaan sampah daerah ini. Diluncurkan pada tahun 2022, program ini menjadi strategi daerah untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah desa. Melalui Banyuwangi Hijau, pemerintah daerah menargetkan pengurangan sampah hingga 30 persen dan peningkatan penanganan sampah hingga 70 persen pada 2025, sesuai target nasional.
Banyuwangi juga menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki Dokumen Rencana Induk Persampahan (DRIP) atau Masterplan Pengelolaan Sampah Terintegrasi. Dokumen ini memuat rencana strategis pengelolaan sampah untuk 20 tahun ke depan. Penyusunannya melibatkan lembaga nasional dan mitra internasional seperti Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Avfall Norge, serta Clean Ocean through Clean Communities (CLOCC) dari Norwegia. Masterplan tersebut disahkan menjadi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 dan menjadi acuan utama dalam tata kelola persampahan daerah.
Selain memiliki perencanaan jangka panjang, Banyuwangi juga sukses menjalankan proyek konkret di lapangan. Salah satunya adalah Project STOP (Stop Ocean Plastics) yang digagas oleh perusahaan Austria, Borealis, bersama lembaga Systemiq, dengan dukungan Pemerintah Norwegia.
Program ini dimulai dari kawasan Muncar pada 2018 dengan dibentuknya TPS3R Tembokrejo sebagai model sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk menekan pencemaran plastik di laut. Kesuksesan program ini mendorong perluasannya ke wilayah lain, termasuk pembangunan TPS3R Balak di Kecamatan Songgon yang diresmikan pada 2023.
Fasilitas ini menjadi salah satu titik penting dalam rantai pengelolaan sampah di Banyuwangi. TPS3R Balak memiliki kapasitas olah sekitar 84 ton sampah per hari, melayani 47 desa di enam kecamatan, dan menjangkau lebih dari 250 ribu jiwa. Pengelolaannya dilakukan dengan sistem pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir, dengan pendekatan sirkular yang menekankan nilai ekonomi dari daur ulang.
Pada tahun ini, Pemkab Banyuwangi kembali membangun TPS 3R di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini juga merupakan bagian dari program Banyuwangi Hijau, hasil kolaborasi korporasi Borealis dari Austria dan Clean Rivers dari Uni Emirat Arab. Fasilitas TPS 3R Karetan ini akan menjangkau 37 desa di delapan kecamatan di sekitar Kecamatan Purwoharjo, dengan kapasitas sekitar 160 ton per hari.
Pemerintah daerah juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) baru berkapasitas 500 ton per hari. Fasilitas ini akan menjadi pusat pengolahan sampah regional sekaligus mendukung sistem Banyuwangi Hijau secara menyeluruh.
Selain dukungan dari investor asing, sejumlah lembaga lokal seperti BUMDes dan kelompok masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Di berbagai desa, unit TPS3R dikelola secara mandiri melalui iuran warga dan tenaga lokal. Model ini terbukti efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah.
Selama beberapa tahun terakhir, upaya Banyuwangi dalam sektor persampahan telah mendapat pengakuan nasional. Kabupaten ini menerima Plakat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kategori TPS3R terbaik nasional, yang diraih oleh TPS3R Tembokrejo di Kecamatan Muncar. Selain itu, Banyuwangi juga secara beruntun meraih Piala Adipura Buana atas konsistensinya dalam kebersihan, tata kelola lingkungan, dan keberhasilan mengembangkan ruang publik yang ramah lingkungan.
Tak hanya itu, beberapa sekolah di Banyuwangi turut mendapatkan Piala Adiwiyata, sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga pendidikan yang aktif membangun kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Banyuwangi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di tingkat pemerintah, tetapi juga di dunia pendidikan dan komunitas.
Meski capaian tersebut signifikan, tantangan masih dihadapi. Sejumlah wilayah pedesaan masih memerlukan perluasan layanan persampahan yang memadai, serta peningkatan kapasitas pengolahan untuk mengurangi volume residu yang dikirim ke TPA. Pemerintah daerah tengah menyiapkan strategi lanjutan untuk memperluas jangkauan layanan, memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah di desa, serta menggandeng lebih banyak pihak swasta melalui skema investasi hijau.
Dengan dukungan investasi global, inovasi lokal, dan partisipasi masyarakat, Banyuwangi kini menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Daerah ini berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan kebersihan, melainkan bagian dari gerakan besar menuju pembangunan ekonomi sirkular dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan.(*)
