KabarBaik.co – Menduga ada tindakan korupsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan pemerintah desa, ratusan warga Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Jember melakukan aksi demo, Selasa (11/2).
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi yang dilakukan di depan kantor Balai Desa Sanenrejo tersebut warga melakukan orasi dan membawa spanduk bertuliskan ‘pemerintah desa tidak transparan’, kami sudah muak dengan janjimu’.
Massa juga mendesak kepala desa untuk keluar dan menemui masyarakat dan menjelaskan soal tunggakan pajak tersebut.
Koordinator aksi, Priyo Julianang mengatakan, apa yang dilakukan masyarakat kali ini karena sudah mulai kecewa dengan sikap dari kepala desa yang terkesan tidak pernah merespon keluhan dari warga.
“Aksi ini dilakukan karena sebelumnya kami pernah meminta pertemuan beberapa kali tapi tidak ada respon. Kami hanya ingin bertanya soal tunggakan pajak itu. Karena tidak ada respon kamu demo dan menduga PBB tidak disetorkan ke Bapenda,” kata Priyo.
Priyo mengungkapkan, berdasarkan data yang ia miliki tunggakan tersebut terjadi sejak tahun 2014 lalu.
“Wajar kami ingin bertanya, karena masyrakat rutin membayar tapi tidak mendapatkan bukti surat bahwa telah melakukan pembayaran dan setelah dicek malah ada tunggakan, terus uangnya kemana?,” ujarnya.
Ia menyampaikan, jika tunggakan tersebut mengakibatian adanya tunggakan dari Desa Sanenrejo sebesar 400 juta.
“Kalau saya hitung dari data yang saya punya sudah di angka Rp 400 juta itu terhitung total mulai tahun 2014 sampai 2024. Kami hanya minta pemerintah desa ini transparan karena itu uang rakyat,” katanya.
Ke depan, lanjur Priyo, pihaknya akan menunggu tindak lanjut dan penjelasan yang transparan dari pemerintah desa.
“Tapi jika masih tidak mau membuka data, kami akan melaporkan ini sebagai dugaan korupsi ke pihak kepolisian maupun Kejaksaan Jember,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sanenrejo, Sutikno mengatakan jika pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Bapenda untuk meminta petunjuk persalan pajak PBB tersebut.
“Kami selaku pihak desa tentunya akan berupaya menyelesaikan persoalan ini. Jika memang ada kekeliruan itu manusiawi mungkin memang ada data yang luput. Tapi saya tegaskan akan menyelesaikan secepat mungkin,” kata Sutikno.
Meski situasi sempat memanas karena warga dan polisi saling dorong pagar kantor balai desa, aksi demo yang dilakukan oleh ratusan warga ini berjalan damai. (*)
