KabarBaik.co — Anggota Komisi IV DPRD Gresik Imam Syaifudin membeberkan hasil laporan rapat audiensi yang mempertemukan DPRD dengan 20 perwakilan Serikat Pekerja di Kabupaten Gresik.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Gresik beberapa waktu lalu itu, Ketua DPRD M. Syahrul Munir langsung mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting. Termasuk afirmasi pendidikan bagi anak-anak pekerja dan penguatan kanal informasi ketenagakerjaan.
Audiensi bertajuk “Laporan Audiensi Ketenagakerjaan dan Martday” itu menyuguhkan sederet keluhan buruh. Di antaranya soal pelanggaran ketenagakerjaan yang masih marak di kawasan industri Gresik.
Masalah pengalihan pesangon, ancaman PHK yang berujung gugatan hukum, serta pekerja outsourcing yang tak mendapat kompensasi menjadi sorotan utama. Tidak sedikit pula perusahaan yang kedapatan belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Imam Syaifudin menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal pembenahan sistem ketenagakerjaan yang kerap berpihak pada pengusaha. “Kami tidak ingin regulasi hanya jadi macan diatas kertas. DPRD akan terus mengawal dengan pengawasan ketat dan perlindungan nyata untuk pekerja,” tegasnya, Selasa (29/4).
Dari pihak DPRD, M. Syahrul Munir memberikan tiga rekomendasi yang langsung ditandatangani dalam rapat. Pertama, DPRD akan mendukung penuh Serikat Pekerja untuk mengawal regulasi, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.
Kedua, Dinas Pendidikan Gresik diminta menyediakan kuota afirmasi dan prestasi untuk anak-anak pekerja di jenjang SD dan SMP sebagai bentuk keberpihakan pada keluarga buruh.
Ketiga, Dinas Ketenagakerjaan didorong memaksimalkan kanal rekrutmen resmi di laman https://aki.gresiklab.go.id. Platform ini diharapkan menjadi jembatan yang efektif antara perusahaan dan pencari kerja di Gresik, demi meningkatkan transparansi dan akses informasi.(*)
