KabarBaik.co, Jember – Program Gerobak Cinta yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jember kini tengah berada di bawah radar tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pasalnya, anggaran jumbo sebesar Rp 12 miliar yang digelontorkan pemerintah daerah dianggap belum mencerminkan efektivitas yang nyata bagi para pelaku UMKM.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Jember tercatat telah mendistribusikan sebanyak 2.300 unit gerobakkepada para pelaku usaha di berbagai titik. Namun, angka ribuan tersebut dianggap bukan prestasi jika hanya berhenti pada urusan serah-terima administratif semata.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho melontarkan kritik pedas terhadap pola evaluasi pemerintah. Menurutnya, kesuksesan sebuah program pemberdayaan tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak barang yang dibagikan, melainkan dari transformasi ekonomi yang terjadi setelahnya.
“Jangan berhenti pada berapa banyak gerobak yang dibagikan. Yang paling penting adalah dampaknya. Apakah ini benar-benar melahirkan UMKM baru yang tangguh, atau justru hanya mengganti alat usaha yang sudah ada tanpa ada nilai tambah?” tegas pria yang akrab disapa Nuki itu, Selasa (7/4).
Nuki menilai, hingga saat ini pemerintah daerah belum mampu menyuguhkan parameter yang terukur.
Tanpa indikator kinerja yang jelas (KPI), uang rakyat senilai belasan miliar rupiah tersebut dikhawatirkan hanya menjadi serapan anggaran yang menguap begitu saja tanpa jejak pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
“Ada beberapa poin krusial yang disorot oleh DPRD, seperti peningkatan omzet, apakah pendapatan pedagang meningkat setelah mendapatkan fasilitas baru?” katanya.
“Kalau tidak ada ukuran yang jelas, kita tidak tahu apakah program ini benar-benar berhasil atau hanya sekadar gugur kewajiban administratif,” tambahnya.
DPRD memperingatkan bahwa tanpa evaluasi berkala, Gerobak Cinta berisiko menjadi program bantuan jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Wahyu mendesak agar Pemkab Jember segera melakukan pemetaan dampak ekonomi secara menyeluruh.
“Harus dilihat apakah usahanya berkembang atau bahkan bisa naik kelas. Jika tidak, ini hanya akan menjadi program bagi-bagi bantuan yang kehilangan esensi pemberdayaannya,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, DPRD meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam melaporkan hasil evaluasi program ini ke publik. Mengingat dana yang digunakan sangat besar, dampak yang dihasilkan pun harus sepadan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bawah sebagai tulang punggung ekonomi Jember. (*)
