KabarBaik.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember mulai menata ulang kemitraan antara komisi-komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyesuaian ini dilakukan menyusul adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Jember yang berlaku mulai tahun 2026.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menjelaskan penataan kemitraan ini dibahas melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) dalam rapat paripurna internal.
“Pansus ini akan menyesuaikan tata tertib DPRD dengan perubahan SOTK yang baru, karena jumlah OPD berkurang dan beberapa di antaranya digabung,” ujar Halim, Rabu (15/10).
Menurutnya, berkurangnya jumlah OPD dan Kepala Bagian di Jember menjadi sekitar 36 membuat pembagian mitra kerja komisi harus ditata ulang agar seimbang dan proporsional.
“Kalau tidak diatur ulang, ada komisi yang kehilangan mitra dan ada yang bebannya bertambah,” jelansya.
Ia mencontohkan, Dinas Cipta Karya yang awalnya mitra Komisi A kini digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (mitra Komisi C).
“Nantinya pansus akan menentukan dinas hasil penggabungan ini masuk mitra komisi yang mana,” jelasnya.
Penggabungan juga terjadi pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, serta Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja mendapat tambahan urusan perindustrian.
“Semua perubahan itu otomatis memengaruhi tata kerja komisi, jadi harus disesuaikan dalam tatib baru,” tegas Halim.
Penataan ulang kemitraan ini ditargetkan rampung sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 selesai, sebab pembahasan anggaran sudah harus mengacu pada struktur OPD baru.
“Rencananya Senin depan kami paripurna nota pengantar APBD 2026, jadi penyusunan ulang ini harus berjalan paralel,” tutup Halim.
Selain itu, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pengumuman perubahan keanggotaan Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan, di mana Wahyu Prayudi Nugroho menggantikan Indri Naida, serta laporan hasil reses. (*)
