KabarBaik.co – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan.
Hal itu ia sampaikan usai mengikuti agenda rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dan DPR RI, Jumat(15/8).
“Agenda paripurna hari ini kita mendengar pidato kenegaraan. Pastinya banyak hal yang kita dapatkan dari pidato Presiden dan DPR RI hari ini, tentang pemerintah adalah kesatuan eksekutif dan legislatif. Apapun hal yang menjadi keputusan eksekutif dan legislatif tidak semerta-merta melemahkan pemerintahan, tapi kita adalah satu kesatuan,” ujarnya.
Ratna menyebut, pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengusung slogan Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Makmur menjadi panduan bersama. Menurutnya, seluruh program pemerintah pusat menjadi estafet bagi pemerintah daerah untuk dilaksanakan.
“Dengan segala program dari pemerintah pusat ini menjadi estafet bagi kami yang di pemerintah daerah. Bahwa kami sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk menyukseskan program prioritas Presiden, provinsi, dan daerah. Namun juga harus bersinergi, apakah itu menjadi sebuah kebutuhan yang mendasari kebutuhan rakyat kita di pemerintahan daerah atau bukan,” jelasnya.
Ratna juga menyoroti masalah tambang yang dinilai merugikan negara. Ia mengatakan, sebelum Presiden menyampaikan hal itu dalam pidato, Kabupaten Blitar sudah menetapkan regulasi baru terkait optimalisasi pendapatan daerah dari sektor tersebut.
“Untuk tambang ini merugikan negara. Sebelum Presiden mengatakan, di Kabupaten Blitar sudah ada regulasi baru terkait penambahan APB secara maksimal, dan ini sejalan,” pungkasnya.(*)
