KabarBaik.co – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terus bergulir. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik telah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 972.507 jiwa. Tiga kecamatan menjadi penyumbang pemilih terbanyak.
Ratusan ribu DPD itu ditetapkan dalam rapat pleno terbuka bersama seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Gresik, Minggu (11/8) kemarin. Jumlah tersebut masih dinamis sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).
Jumlah tersebut diperoleh dari serangkaian proses pemutakhiran yang telah dilakukan. Terhitung sejak tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pada 24 Juni lalu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).
“Proses coklit bermodalkan data yang telah tersinkronisasi. Baik data milik KPU pusat maupun Dispendukcapil,” jelas Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Gresik Zuhri Firdaus kepada awak media, Senin (12/8).
Tahapan itu mengahasilkan format rekapitulasi yang cukup rigit. Menunjukkan jumlah desa/kelurahan, jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dan pemilih laki-laki dan perempuan. Nantinya proses analisa dan sinkronisasi akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh warga Gresik bisa menggunakan hak pilihnya. “Jumlah memang berbeda dengan data pemilih yang tercoklit. Yakni menjadi 972.507 jiwa,”terangnya.
Setidaknya, hasil rekapitulasi DPS menunjukkan wilayah Menganti memiliki jumlah pemilih terbanyak mencapai 97.610 jiwa. Disusul Kecamatan Manyar dengan 86.855 jiwa dan Kecamatan Kebomas 83.051 jiwa.
Zuhri pun merinci beberapa alasan terjadinya jumlah data. Antara lain ditemukannya data ganda maupun invalid. Adanya pemilih yang baru terdaftar, meninggal dunia, dan pindah kependudukan. Demikian halnya keberadaan TPS khusus di Rutan Kelas II B Cerme yang memiliki jumlah pemilih yang sangat dinamis. “Sehingga jumlah pemilih masih bisa berubah sebelum ditetapkan sebagai DPT. Kami terus mengintruksikan PPK agar mencermati potensi-potensi perubahan tersebut,” bebernya.
Dalam pleno tersebut, Komisioner Bawaslu Gresik Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Habibur Rohman mengapresiasi langkah KPU. Lantaran telah menindaklanjuti 263 rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu dengan jumlah sampling mencapai 7 ribu lebih. “Semuanya sudah ditindaklanjuti, sehingga cukup wajar jika ada perbedaan jumlah coklit dan DPS,” bebernya. (*)
