KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting secara lebih terarah dan terintegrasi.
Evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra terkait belum berjalan optimal.
Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK NTB Sinta Agatia M. Iqbal, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang digelar Kamis (19/2) di Aula Kantor Dinas Kesehatan NTB.
Sinta mengungkapkan, berdasarkan pengalaman intervensi di salah satu wilayah di Lombok, penyebab stunting tidak semata-mata persoalan asupan gizi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perumahan yang tidak sehat.
“Bahasa kita di PKK, ternyata tidak semua anak perlu diberi telur. Bisa saja bantuannya berupa perbaikan rumah, ventilasi, atau pola asuh,” ujarnya.
Ia mengakui, pergerakan yang dilakukan PKK pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya efektif dalam membantu intervensi penurunan stunting. Menurutnya, selama ini masing-masing pihak, termasuk PKK dan OPD, masih bekerja secara parsial.
“Masalah ini sedemikian besarnya yang memang harus diambil dari banyak sisi bahkan termasuk pada OPD-OPD yang tidak terkait dengan urusan kesehatan,” katanya.
Sinta mencontohkan, faktor pernikahan usia dini, pola asuh, sanitasi, hingga kondisi lingkungan dan perumahan turut berkontribusi terhadap tingginya angka stunting.
Oleh karena itu, ia mendorong sistem kolaborasi yang lebih terstruktur dari tingkat provinsi hingga desa dengan memanfaatkan jaringan kader PKK yang tersebar luas.
“Kita memang harus kolaborasi baik dari sisi pergerakan. Masalahnya besar, usahanya juga besar, jadi harus urunan, chip in bersama-sama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan perkembangan data stunting di NTB. Ia menjelaskan terdapat dua sumber data utama yang digunakan, yakni elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) serta Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
Berdasarkan data survei terakhir, angka stunting NTB pada 2024 tercatat 29,8 persen atau meningkat sekitar 5,2 persen dibandingkan periode sebelumnya. Namun, berdasarkan data by name by address melalui e-PPGBM, prevalensi kumulatif berada di angka 13,8 persen dari total sekitar 388 ribu balita.
“Kalau kita bisa keroyok bareng dengan lintas sektor, angka ini bisa kita tekan. Kuncinya di data yang akurat dan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.
Fikri menambahkan, Kabupaten Lombok Timur masih menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi, sementara Kota Mataram termasuk yang terendah. Salah satu strategi efektif yang terus diperkuat adalah penggerakan sasaran ke posyandu dengan target partisipasi minimal 80 persen.
Ia juga menekankan pentingnya pencegahan kasus baru. Menurutnya, intervensi terhadap anak yang memiliki faktor risiko jauh lebih efektif dibandingkan menangani anak yang sudah masuk kategori stunting.
“Kalau kita intervensi yang punya faktor risiko, dua minggu saja sudah terlihat hasilnya. Tapi kalau sudah stunting, tiga bulan pun hasilnya tidak sebanding dengan effort yang kita keluarkan,” tandasnya.(*)
