KabarBaik.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mereka menegaskan bahwa penambahan alokasi anggaran harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Fraksi PDIP, Amira Ghaida Dayanada, menekankan bahwa perubahan APBD bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan momentum penting untuk memperbaiki arah pembangunan daerah. “Perubahan APBD tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan sekadar pergeseran alokasi, tapi momentum strategis untuk memperbaiki arah pembangunan,” ujar Amira dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Batu, Kamis (10/7).
Amira menyoroti rendahnya serapan belanja daerah pada semester pertama 2025. Dari total belanja daerah sebesar Rp 1,23 triliun, baru sekitar 26 persen yang terealisasi atau setara Rp 328,3 miliar.
Menurutnya, sebagian besar realisasi belanja justru terserap untuk belanja rutin kepegawaian senilai Rp 177,6 miliar. Sementara belanja barang dan jasa yang dinilai lebih berdampak langsung ke masyarakat baru mencapai Rp 105,6 miliar dari target Rp 468,4 miliar.
“Hal ini mencerminkan kinerja SKPD yang tidak sehat. Bagaimana mungkin perencanaan matang tidak dibarengi pelaksanaan yang optimal? Ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh,” tegas Amira.
Selain itu, Amira juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp 323,47 miliar. Mereka mempertanyakan capaian PAD hingga pertengahan tahun serta strategi riil yang akan dilakukan untuk mengoptimalkannya. “Kami ingin melihat inovasi dan sistem pengelolaan yang benar-benar akuntabel. Jangan hanya berorientasi pada target kertas, tapi realisasi yang berdampak nyata,” sambungnya.
PDIP juga mendorong agar penambahan anggaran dalam perubahan APBD diarahkan pada program-program prioritas, khususnya di sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. “Kami tidak ingin program-program hanya formalitas administratif. Harus ada perencanaan yang jelas, analisis yang tepat, dan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai jadi silpa di akhir tahun,” katanya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDIP menyatakan mendukung perubahan APBD 2025, asalkan dilaksanakan secara efisien dan akuntabel.
“Setiap rupiah dalam perubahan APBD harus bisa dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung pada rakyat. Pembangunan sejati bukan diukur dari besarnya anggaran terserap, tapi dari perubahan kualitas hidup masyarakat,” tegas Amira. (*)
