KabarBaik.co – Gabungan enam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Kediri melakukan aksi damai di sejumlah titik dengan membawa sejumlah poin tuntutan. Di antaranya membuat surat edaran, terkait pungutan uang oleh komite sekolah yang dianggap meresahkan masyarakat kelas bawah.
Salah satu yang didatangi adalah Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri.
Bagus Romadhon, Ketua SAPMA PP Kota Kediri, menambahkan agar mengkaji ulang kebijakan terkait study tour dengan tujuan tidak mengulangi lagi kejadian seperti di Mojokerto.
“Study tour dugaan kami teman-teman yang SKAL ini tidak terasuransikan ketika kecelakaan,” katanya, Kamis (30/1).
Serta adanya beberapa kepala sekolah yang telah “awet” menjabat agar berharap diganti agar lingkungan pendidikan berjalan lebih baik.
Menurutnya komite diperbolehkan melakukan iuran atau sumbangan sukarela, akan tetapi ia melihat ada praktik sekolah yang menyebutkan nominalnya. Apalagi iuran tersebut tidak diberikan kuitansi.
“Ketika tidak bisa bayar, mereka tidak boleh mengikuti ujian, ketika sudah lulus ijazahnya tetap ada di sekolah, kita aksi hari ini mendukung wali kota yang akan datang menggratiskan sekolah dan tidak ada pungutan apapun,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Anang Kurniawan mengatakan bakal menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan konsolidasi pada sekolah agar komite menjalankan sesuatu sesuai peraturan.
Lalu terkait regenerasi kepala sekolah, Anang menyebut sudah terdapat mekanisme dan peraturan yang harus dilalui, tidak serta merta asal ganti.
Sedangkan terkait Studi Kenal Alam dan Lingkungan (SKAL) dijelaskannya bahwa kegiatan itu tidak diwajibkan dan ia menekankan kepada komite sekolah untuk meminimalisir. Seperti misalnya kejelasan PO, driver, armada dan para peserta harus diasuransikan. (*)
