KabarBaik.co – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Aktivis Jombang Peduli (DPP GAS JP) menyusun 9 poin program kerja selama 5 tahun ke depan. Proyram ini berdasarkan hasil kongres pertama, dengan mengambil tema “Menjadikan Organisasi Sebagai Rumah Besar Bagi Masyarakat Jombang Secara Keseluruhan” salah satu hotel wilayay Jombang, pada Minggu (16/2)
Menurut Ketua DPP GAS JP Lutfi Mulyono, agenda kongres perdana atau pertama kali ini diikuti puluhan anggota dari berbagai aktivis serikat buruh maupun lainnya yang berada di Jombang.
Dibentuknya perkumpulan atau aliansi yang dinamakan GAS JP sebenarnya sudah lama, termasuk pengurusan administrasi negara maupun Kemenkumham telah keluar tahun 2022.
Bahkan yang tergabung dalam aliansi buruh ini di antaranya, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Solidaritas Perjuangan Buruh Jombang (SPBJ), serta Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dan beberapa serikat buruh yang lainnya di Jombang.
“Karena banyak yang multitafsir ditafsirkan beda-beda maka, kita coba adakan kongres untuk asas transparansi yang mana GAS JP ini sebenarnya didasari rata-rata oleh aktivis perburuhan pada saat itu, dan membuat satu wadah yang sebenarnya tujuannya supaya lebih bisa menyeluruh, membantu masyarakat bukan hanya di landing sektor perburuhan saja, satu hal di Jombang ini kan kurang familiar dengan dunia serikat, sehingga minor jadi kita perlu membentuk sebuah aliansi,” ungkap Lutfiz
Ia menyampaikan, terlaksananya kongres pertama kali ini mereduksi struktural atau melengkapi struktural GAS JP pada posisi dalam akta pendirian yang diawali dengan posisi dewan pengurus pusat dulu berdomisili di Jombang.
Kemudian baru cabang-cabangnya nanti ada beberapa lembaga yang dinaungi GAS JP. Di sinilah semangatnya bukan hanya di leading sector perburuhan tapi ada 9 lembaga di aliansi tersebut.
Di antaranya adalah 5 lembaga Badan Otonom (Banom) seperti Lembaga Bantuan Hukum Advokat Peduli Indonesia (LBH GASPI), Himpunan Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (H3PA), Gabungan Pelajar, Siswa dan Mahasiswa (GAPESIMA), Koperasi Masyarakat (KOPMAS) beserta Gabungan Serikat Pekerja Industri Umum (GASPERINDUM), dan 4 lainnya termasuk Badan Profesi, Badan Non Profesi, Yayasan serta Perumahan Buruh dan atau Rusunawa.
“Jadi 9 poin ini yang menjadi semangat kita nanti pelan-pelan atau step by step dalam periode 5 tahun. Kita akan progres kan, kita buat program kerjanya mudah-mudahan bisa terlaksana,” terang Ketua DPP GAS JP.
Setelah kongres pertama, Lutfi menyebutkan dalam waktu dekat GAS JP menyusun struktural, dilanjutkan program kerja minimal dalam triwulan dahulu dan maksimal 5 tahun ke depan, seperti terkait persoalan-persoalan perburuhan. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat menyeluruh, termasuk kesenjangan sosial terkait BPJS serta pangan.
“Habis itu persoalan yang saat ini cukup mencekam apalagi kriminalitas dan lain sebagainya. Ya ini yang harus perlu kita sikapi nanti untuk disampaikan ke Pemerintah, mungkin supervisinya lemah atau bagaimana ya kita dorong, karena kita juga prihatin,” tuturnya.
Sementara PR lainnya untuk GAS JP untuk program kerja 5 tahun sederhana, Lutfi hanya ingin hak-hak normatif yang sudah diatur dalam undang-undang. Paling tidak itu 70 persen sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan termasuk apa UMK, BPJS karena semuanya itu satu kesatuan.
Bahkan disebutnya, faktor-faktor yang terjadi itu yang mungkin karena ada kesenjangan sosial, lalu kesenjangan ekonomi terutama kesenjangan equality before the law, ada perbedaan dalam perlakuan di hadapan pemerintah dan lain sebagainya, ini yang membuat dampak krusial sehingga timbul kecemburuan sosial, kecemburuan yang sudah masif, sehingga menjadikan orang itu nekat, jadi berpotensi untuk berbuat yang enggak-enggak.
“Nah ini tugas kita yang paling akan kita prioritaskan supaya meminimalisasi, tumpang tindih gitu loh, soal hak dan lain sebagainya, ya dengan berbagai cara mungkin upaya, non litigasi maupun litigasi itu akan kita lakukan. Termasuk yang sudah dilakukan teman-teman dalam aliansi ketika ada buruh PHK dan ataupun lainnya nanti coba kita coba alokasi semua sampai proses hukumnya gitu,” tandasnya. (*)
