KabarBaik.co- Partai Golkar menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD. Namun, mereka menegaskan bahwa rakyat tetap harus dilibatkan dalam proses demokrasi tersebut. Golkar tak ingin efisiensi biaya justru mengorbankan partisipasi masyarakat.
“Kami tertarik membahas pilkada lewat DPRD, tetapi dengan keterlibatan masyarakat,” ujar Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji, dalam keterangannya, Rabu (30/7).
Pernyataan ini menunjukkan posisi Golkar yang mencoba mencari titik temu antara efisiensi sistem pemilu dan keinginan publik untuk tetap berperan aktif dalam menentukan pemimpin daerahnya.
Menurut Sarmuji, partisipasi masyarakat bisa tetap dijaga meski pemilihan dilakukan oleh DPRD. Salah satu mekanismenya, kata dia, adalah debat terbuka antar calon yang disiarkan ke publik.
“Partisipasi rakyat tidak harus semata-mata melalui pencoblosan. Rakyat bisa dilibatkan dalam forum kampanye, debat terbuka, atau uji publik yang bisa disiarkan secara luas,” tambahnya.
Golkar memahami bahwa publik selama ini mendukung pilkada langsung karena memberikan akses langsung kepada pemilih. Namun, Sarmuji menyebut model itu bukan tanpa masalah. Politik uang dan polarisasi politik dianggap menjadi dampak negatif yang tak bisa diabaikan.
Di sisi lain, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dianggap lebih efisien secara anggaran dan menurunkan potensi konflik horizontal. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.
“Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya,” jelasnya.
Usulan pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyampaikannya secara terbuka di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan harlah ke-27 PKB lalu. Namun hingga kini, belum ada sikap resmi dari mayoritas fraksi di DPR. Sebagian besar menyatakan masih mengkaji usulan tersebut. Meski demikian, sinyal dukungan mulai bermunculan dari sejumlah partai.
Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa sistem pilkada langsung perlu dievaluasi. Ia mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.
Wacana pengembalian pilkada ke DPRD sejatinya bukan hal baru. Pada 2014, DPR sempat mengesahkan undang-undang yang menghapus pilkada langsung, sebelum akhirnya dibatalkan lewat Perppu oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Kini, dengan kondisi politik dan sosial yang berbeda, wacana serupa kembali mengemuka. Golkar tampaknya ingin menempuh jalan tengah—mengejar efisiensi tapi tetap menjaga demokrasi partisipatif.
“Penting bagi kita untuk tidak mengorbankan partisipasi publik hanya demi efisiensi. Demokrasi harus tetap menjadi milik rakyat,” tegas Sarmuji. (*)
