KabarBaik.co – Gresik boleh bangga sebagai daerah dengan nilai investasi tertinggi di Jawa Timur. Namun, ironisnya kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja justru minim. Plt Bupati Gresik Asluchul Alif menilai Gresik kini menjadi kota padat modal, bukan padat karya.
Dalam sambutannya di acara Giri Pancasuar Award belum lama ini, Plt Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan kritik tajam terhadap pola investasi di Kabupaten Gresik. Menurutnya, meski Gresik disebut-sebut sebagai daerah dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi di Jawa Timur, namun dampaknya terhadap lapangan kerja sangat terbatas.
“Saya pernah berbicara dengan rekan-rekan perizinan provinsi Jawa Timur. Gresik investasi terbesar se-Jawa Timur, tapi kontribusi perekrutan tenaga kerja itu kecil,” ujarnya di hadapan tamu undangan.
Alif mencontohkan investasi tambang nikel senilai Rp17 triliun yang hanya membuka sekitar 200 lapangan pekerjaan. “Rumah sakit saya saja pegawainya 400 lebih. Kasarannya begitu. Padat modal bukan padat karya,” sindirnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kehadiran PT Freeport Indonesia di Gresik. Menurutnya, keberadaan Freeport menjadi magnet bagi masuknya investasi lain di sektor hilirisasi tembaga dan nikel. Namun, Alif menegaskan bahwa rekrutmen tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama.
“Kalau ada investasi turunan dari Freeport, salaman pertamanya harus pegawainya dari Gresik. Itu yang harus digarisbawahi dan ditebalkan,” ucapnya dengan nada serius.
Pernyataan Alif mendapat dukungan dari anggota Komisi IV DPRD Gresik, Imam Syaifuddin. Ia menyebut fenomena yang disorot Plt Bupati Gresik memang nyata, terutama di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).
“Betul, salah satu contohnya yang besar ya di JIIPE. Saya sudah sampaikan ke beliau, Gresik harus berani mengambil kebijakan untuk menarik investor kelas menengah yang padat karya,” kata Imam.
Menurut Imam, minimnya peluang kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja telah menjadi problem menahun di Gresik. Dalam berbagai forum, termasuk saat peringatan Hari Buruh (May Day) lalu, ia terus menyuarakan isu ini kepada Pemkab Gresik. “Dan Pemkab sepakat. Sekarang tinggal langkah nyatanya,” tegasnya.
Gresik dikenal luas sebagai kota industri. Namun jika tak diselaraskan dengan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada warga lokal, label itu hanya akan menjadi nama kosong tanpa makna. Pemerintah daerah kini dituntut untuk tidak sekadar menerima investasi besar, tapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakatnya. (*)
