KabarBaik.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan program kerja yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Pleno bersama para kepala perangkat daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/5) malam.
“Perspektif kita dalam membuat program harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, terutama di pedesaan. Fokus kita bukan pada Indikator Kinerja Umum (IKU), tetapi pada kemakmuran masyarakat,” tegas Khofifah.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan melalui pengurangan indeks gini ratio dan indeks Theil. Menurut Khofifah, sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci utama dalam menuntaskan kemiskinan di desa. Salah satu contoh nyata adalah kolaborasi dalam memberikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani tebu.
Khofifah menyebutkan beberapa program strategis yang harus dipercepat implementasinya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Ketiga program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
Hingga 21 Mei 2025, pembentukan Kopdes Merah Putih telah mencapai 5.597 unit dari target 8.501, tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan. Program MBG juga terus dioptimalkan dengan pembangunan 79 Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang telah melayani 240.277 siswa di 38 kabupaten/kota.
Untuk program Sekolah Rakyat, 12 lokasi tahap pertama telah dibangun di Jawa Timur. Tiga lokasi tambahan yang diusulkan adalah UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan.
“Koperasi Merah Putih adalah wujud nyata memajukan desa. MBG relevan dalam mengatasi stunting dan gizi buruk, sedangkan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif,” jelas Khofifah.
Selain itu, Gubernur Khofifah menyoroti pentingnya koordinasi lintas OPD dalam menyelesaikan berbagai tantangan. Ia mencontohkan sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perkebunan untuk memperbaiki infrastruktur jalan desa yang mendukung akses ke desa wisata dan lahan pertanian.
Dalam penanganan stunting, Khofifah meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan PKK dan posyandu. “Capaian penurunan stunting kita sudah bagus, tetapi harus ditingkatkan lebih signifikan lagi,” tambahnya.
Rapat tersebut juga membahas realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp9,9 triliun, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp6,349 triliun, pendapatan transfer Rp3,547 triliun, dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp5,256 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja berada di angka 22,86 persen atau Rp6,87 triliun, dengan alokasi utama pada belanja operasi sebesar Rp5,22 triliun.
“Saya minta percepatan pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama,” pungkas Khofifah.(*)
