KabarBaik.co- Indeks Kebebasan Pers (IKP) Provinsi Jatim 2024 melorot signifikan. Dari Hasil Survei IKP 2024 yang telah dirilis Dewan Pers di Jakarta, Selasa (5/11), IKP Jatim hanya mendapat skor 67,45 (agak bebas). Angka ini menempatkan Jatim di urutan enam terbawah. Posisi 33 dari 38 provinsi se-Indonesia.
Skor IKP Jatim juga berada di bawah IKP nasional yang mendapatkan skor 69,93. Pada tahun sebelumnya atau 2023, skor IKP Jatim masih sebesar 76,55 (cukup bebas). Berada di urutan 16 secara nasional. Artinya, tahun ini ada penurunan signifikan mencapai 9 poin.
Tidak hanya di Jatim, IKP nasional pada 2024 juga turun dalam dua tahun berturut-turut. Pada 2023, IKP nasional 71,57 dan 77,88 pada 2022. ’’Penurunan IKP ini memperlihatkan bahwa kondisi pers nasional yang tidak sedang baik-baik saja,’’ kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.
Dikatakan, penurunan IKP tersebut menunjukkan bahwa ekosistem pers di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Terutama karena lingkungan ekonomi, hukum, dan politik yang memengaruhi angka IKP. Lingkungan ekonomi, misalnya. Media masih sangat bergantung pada kerja sama dengan pemerintah daerah.
Ketergantungan ini, lanjut dia, dianggap memengaruhi independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dia juga mencatat penurunan pendapatan iklan di media massa karena kini banyak dialihkan ke platform media sosial. “Kami berharap belanja iklan pemerintah lebih dialokasikan ke perusahaan pers untuk mendukung keberlangsungan pers,’’ ujarnya.
Kendati demikian, lanjut Ninik, tetap tanpa melakukan campur tangan secara langsung kepada redaksi. Jangan belanja iklan untuk belanja berita. Perusahaan pers harus menarik lurus garis api. Sebab, media hidup bukan semata-mata untuk kepentingan pers, melainkan untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara. Salah satunya mengetahui seluk-beluk pembangunan.
Sementara itu, Anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Atmaji Sapto Anggoro menambahkan, menjelaskan bahwa skor rata-rata IKP dipengaruhi tiga variabel. Yakni, lingkungan fisik politik, ekonomi, dan hukum. Nah, khusus lingkungan ekonomi, skornya rendah dikarenakan lemahnya independensi terhadap kelompok kepentingan serta tata kelola perusahaan pers.
Untuk variabel lingkungan hukum, indikatornya antara lain terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan ancaman hukum terhadap kemerdekaan pers. Misalnya, penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
’’Kekerasan dan serangan digital terhadap insan pers, terutama ketika melaporkan kasus korupsi atau isu lingkungan, juga menjadi faktor yang membuat kemerdekaan pers menurun,” ungkapnya.
Survei IKP tersebut dilaksanakan pada Mei-September 2024 di 38 provinsi se-Indonesia. Dalam survei ini, Dewan Pers melibatkan sebanyak 407 informan ahli. Perinciannya, 393 informan ahli dari 38 provinsi dan 14 informan ahli tingkat nasional atau National Assesment Council (NAC).
Provinsi dengan nilai IKP tertinggi 2024 ditempati Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan skor 80,91. Kalsel tercatat sebagai satu-satunya provinsi yang berstatus “Bebas”. Artinya, kebebasan pers di Kalsel mendapatkan skor baik. Di sisi lain, Papua Tengah menjadi provinsi dengan skor IKP terendah (61,34). Lalu, Lampung (62,04), dan Maluku (65,61).
Dari hasil survei IKP tersebut, Dewan Pers berkesimpulan, setidaknya ada delapan indikator yang mesti menjadi atensi untuk diperbaiki. Beberapa di antaranya, kebebasan dari kekerasan, kebebasan dari intervensi, akurasi dan keberimbangan.
Selain itu, kesetaraan untuk kelompok rentan, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat. tata kelola perusahaan, independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan.
Paparan lengkap? Download di link ini: Laporan IKP 2024 Nasional (*)
