KabarBaik.co – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jombang (IKA PMII Jombang) menilai birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang belum berhasil menerjemahkan visi dan program Asta Cita pasangan Bupati–Wakil Bupati Jombang, H. Warsubi – KH. Salmanuddin Yazid (WarSa), ke dalam rencana APBD 2026.
Sekretaris IKA PMII Jombang, Samsul Rizal, menyampaikan kritik tersebut usai kegiatan Ngaji Anggaran bertema “Telaah Kritis APBD Jombang 2026” di Padepokan Al-Adhim, Mojongapit.
“Dari hasil telaah R-APBD, kami belum melihat integrasi visi pembangunan desa yang menjadi fokus politik WarSa dengan jargon Mbangun Deso Noto Khuto,” kata Samsul dalam keterangan tertulis, Senin (24/11).
Ia menilai program prioritas untuk pembangunan desa tidak tampak secara nyata dalam rancangan anggaran. Samsul juga menyoroti rencana pengadaan sepeda motor untuk para kepala desa yang dikabarkan menggunakan tipe PCX atau NMAX.
“Ini menimbulkan pertanyaan publik. Apa urgensinya? Sarana utama pelayanan masyarakat bukan motor,” tegasnya.
Selain itu, program unggulan WarSa ‘Satu dusun, satu wirausaha’ disebut belum tergambar dalam R-APBD 2026. “Programnya bagus, tapi skema dan anggarannya belum terlihat. Kalau serius, gagasan Desa Mantra sangat mungkin terwujud,” lanjut Samsul.
Dalam forum yang sama, akademisi doktoral Universitas Negeri Malang, Hafiz Muaddab, menilai percepatan pembangunan desa membutuhkan fondasi fiskal yang kuat. “Desa Mantra menuntut tiga pilar fiskal: keberlanjutan anggaran, keberanian investasi, dan pemerataan manfaat,” ujar Hafiz.
Menurutnya, tanpa tiga hal itu, pembangunan hanya bersifat administratif dan tak menghasilkan perubahan struktural. Ia merekomendasikan Pemkab Jombang menguatkan belanja modal produktif melalui incremental budgeting, terutama untuk irigasi, jalan produksi, fasilitas ekonomi desa, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar.
Hafiz juga mendorong penerapan performance-based budgeting agar setiap transfer anggaran ke desa memiliki indikator output dan outcome yang jelas. “Keberhasilan pembangunan bukan soal besar kecilnya anggaran, tapi bagaimana anggaran diarahkan dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (*)
