KabarBaik.co – Transformasi besar dalam sistem haji tengah disiapkan pemerintah. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy, menekankan bahwa sistem yang dibangun harus adaptif, bersih dari penyalahgunaan kewenangan, dan mengutamakan jemaah.
Ia menyampaikan tiga arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar pembenahan yakni peningkatan kualitas layanan, pencegahan korupsi, dan efisiensi biaya.
“Penyelenggaraan haji harus semakin baik, tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan dan harus semakin murah,” tegas Muhadjir, Minggu (3/8).
Muhadjir juga mengingatkan pentingnya kesiapan mental petugas di lapangan agar tidak gegabah dalam bersikap ketika menghadapi situasi darurat atau perubahan mendadak.
“Penyelenggaraan haji harus dibuat responsif terhadap berbagai perubahan strategis dan operasional, mental petugas juga harus siap, tidak gampang membuat pernyataan saat terjadi sesuatu,” katanya.
Kenyamanan dan kekhusyukan jemaah, lanjutnya, menjadi prioritas utama. Semua potensi gangguan terhadap ibadah harus diminimalkan.
“Pokoknya jemaah haji harus kita utamakan, hal-hal negatif yang bisa berdampak pada jemaah harus disingkirkan sejauh mungkin,” ujarnya.
Muhadjir menyebut, Arab Saudi saat ini sedang mengarah pada reformasi besar dalam penyelenggaraan haji, dengan target 10 juta jemaah pada 2030. Indonesia harus siap menghadapi dinamika baru itu.
“Kalau target itu benar-benar dijalankan Saudi, kita harus siap dengan berbagai perubahan kebijakan, termasuk perubahan yang mungkin tidak terduga,” jelasnya.
Sebagai penasihat khusus presiden, Muhadjir memastikan dirinya terus menyampaikan masukan kepada Presiden dan menjaga integritas pelaksanaan ibadah haji.
“Itu yang menjadi komitmen kita, agar ibadah haji benar-benar memberi kemaslahatan bagi seluruh jemaah,” pungkasnya. (*)
