KabarBaik.co, Malang – Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menegaskan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Merdeka menjadi pekerjaan mendesak demi menjaga fungsi jalan tetap optimal. Langkah tersebut juga sekaligus mencegah kemacetan baru di pusat kota.
Penegasan tersebut disampaikan Wijaya dalam Forum Lalu Lintas Kota Malang, di MBO Pemkot Malang, Jumat (20/2). Ia menyatakan, kondisi eksisting menunjukkan sebagian ruas di sekitar Jalan Merdeka Barat hingga Jalan Merdeka Selatan masih dimanfaatkan untuk aktivitas berdagang dan parkir.
“Penataan ini penting agar fungsi jalan tidak terganggu. Kalau tidak diatur sejak dini, potensi penurunan kinerja lalu lintas sangat mungkin terjadi, terutama saat jam sibuk dan akhir pekan,” tegas Wijaya.
Menurutnya, Dishub harus mengambil langkah manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengakomodasi aktivitas masyarakat tanpa mengorbankan kelancaran arus kendaraan. “Untuk memfasilitasi aktivitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus, perlu adanya pengaturan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Alun-alun Malang,” ujarnya.
Wijaya juga menekankan bahwa penataan kawasan strategis tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Malang agar seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Dishub tidak bisa bekerja sendiri. Ini perlu sinergi bersama agar penataan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Dishub menyiapkan sejumlah skenario teknis, mulai dari pengalihan arus di Jalan Merdeka Selatan, penataan parkir roda dua dan roda empat, penempatan PKL di sisi utara alun-alun, parkir roda dua satu shaf di sisi selatan, hingga pembatasan akses kendaraan tertentu.
Uji coba rekayasa lalu lintas dijadwalkan berlangsung setiap hari Sabtu pukul 16.00-21.00 WIB dan akan dievaluasi secara berkala. “Yang kami sampaikan adalah kondisi riil di lapangan. Ke depan tentu akan terus kami evaluasi dan perbaiki bersama stakeholder,” tandasnya. (*)
