KabarBaik.co- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M serta mematangkan persiapan haji 1447 H/2026 M. Rapat yang berlangsung secara hybrid di Kantor Kemenko PMK ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito.
Dalam sambutannya, Warsito memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), yang telah berupaya maksimal memastikan kelancaran haji tahun ini. Menurutnya, evaluasi komprehensif diperlukan untuk memperbaiki berbagai aspek teknis dan kebijakan.
“Kami menyadari bahwa penyelenggaraan haji berskala besar tidak luput dari tantangan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi pijakan penting untuk memastikan peningkatan kualitas ibadah haji di masa mendatang,” ujar Warsito.
Sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan lintas kementerian/lembaga, termasuk penguatan rekomendasi kebijakan agar pelayanan haji semakin tertib dan bermartabat.
Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji, Puji Raharjo, mengungkapkan bahwa persiapan haji 1447 H sudah dimulai sejak awal Juni 2025. Salah satu prioritas utama adalah percepatan pemesanan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.
“Selain itu, akomodasi, transportasi udara, serta pelunasan biaya haji juga sudah mulai kami siapkan sejak Agustus hingga September. Kami juga tengah mempertimbangkan alternatif bandara untuk efisiensi pergerakan jamaah,” jelas Puji.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menegaskan bahwa Kemenag siap menghadapi dinamika lapangan dengan kebijakan yang tepat.
“Segala kendala operasional adalah tanggung jawab kami. Kami tidak menyalahkan siapa pun,” tegasnya.
Hilman juga menyoroti perlunya kebijakan multiyears dan penguatan regulasi untuk mencegah monopoli layanan oleh syarikah. Indonesia, kata Hilman, masih menjadi negara dengan biaya haji terendah di dunia, bahkan di bawah Bangladesh. Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem data jamaah dan penyederhanaan proses visa.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen jamaah haji Indonesia tahun ini memiliki penyakit penyerta (komorbid).
“Hal ini menuntut layanan kesehatan yang lebih adaptif. Namun, kami masih menghadapi kendala seperti keterbatasan izin operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), sweeping dari otoritas Arab Saudi, hingga keterlambatan pelatihan petugas kesehatan akibat penambahan kuota mendadak,” papar Liliek.
Direktur Timur Tengah Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Ahrul Tsani Fathurrahman, menekankan bahwa penyelenggaraan haji juga menjadi bagian dari kepentingan strategis Indonesia dalam diplomasi dengan Arab Saudi.
“Haji tidak sekadar ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari diplomasi utama Indonesia. Semua komunikasi kami lakukan melalui nota diplomatik agar memiliki pijakan kuat,” jelas Ahrul.
Menurutnya, isu-isu seperti kuota, layanan kesehatan, Smartpass, hingga konsep Kampung Haji akan terus diperjuangkan dalam Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi (DKT) yang dipimpin langsung Presiden RI dan Raja Arab Saudi. Kemenlu juga mengawal perlindungan jamaah, termasuk dalam urusan penyembelihan DAM yang masih menemui kendala administratif.
Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Agustinus Budi, menyoroti pentingnya optimalisasi bandara alternatif. Namun, Bandara Taif hingga kini belum bisa digunakan karena panjang runway-nya belum memenuhi standar untuk pesawat haji.
Seluruh masukan dari kementerian dan lembaga yang hadir akan dirumuskan sebagai bahan kebijakan nasional penyelenggaraan haji 2026. Kemenko PMK juga mendorong percepatan MoU teknis antara Sekjen Kemenag dan Sestama BP Haji, terutama terkait transisi kelembagaan sambil menunggu pembahasan RUU Haji dan Umrah.
Rapat ini dihadiri pula oleh Plt. Deputi Layanan Haji Luar Negeri BP Haji Hasan Affandi, Deputi Investasi Langsung BPKH Anas, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie, Kasubdit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut Ditjen Imigrasi Jerry Risnandar Saktinegara, Kepala Divisi PT Angkasa Pura Indonesia I Wayan Ova, Asdep Bina Keagamaan Kemenko PMK Asep Sunandar, Asdep Penguatan Budi Pekerti Kemenko PMK Gatot Hendrarto, serta perwakilan instansi terkait lainnya. (*)
