KabarBaik.co – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/6), bertempat di Hotel Grand Mercure, Kota Malang.
Rakor ini melibatkan sejumlah pihak strategis, mulai dari Komite Digital (Komdigi), Dewan Pers, Kejaksaan Agung, Polri, hingga Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap penurunan IKP di Jawa Timur pada tahun sebelumnya.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto mengatakan, perkembangan pesat teknologi informasi membawa tantangan tersendiri bagi dunia pers, yang berdampak pada menurunnya kualitas kemerdekaan pers di sejumlah daerah.
“Dunia pers harus bisa bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi. Dampaknya luar biasa, baik positif maupun negatif. Dengan Rakor ini, kami ingin membangun semangat kolektif untuk mendorong kenaikan IKP di Jawa Timur,” kata Eko Dono.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi wartawan, perlindungan terhadap insan pers, serta memperkuat kemitraan lintas sektor dalam mendukung kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab.
“Kami mendorong semua pihak, mulai dari instansi pemerintah, industri media, hingga masyarakat, untuk memahami dan mendukung kemerdekaan pers secara komprehensif. Ini amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.
Eko juga menyampaikan bahwa pendekatan mediasi perlu dikedepankan dalam menyelesaikan konflik antara insan pers dan pihak lain, sebelum menempuh jalur hukum.
“Penegakan hukum tetap penting jika ada pelanggaran, tapi mediasi harus jadi prioritas utama dalam menjaga hubungan yang sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menyoroti sejumlah indikator yang menyebabkan turunnya IKP di Jawa Timur. Menurutnya, kekerasan terhadap wartawan serta minimnya keterbukaan informasi dari pemerintah daerah menjadi masalah yang signifikan.
“Kalau pemerintah daerah tidak terbuka terhadap informasi, itu menjadi salah satu indikator negatif. Pers adalah pilar demokrasi, tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa dukungan,” jelas Totok.
Ia menambahkan, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pers sangat diperlukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
“Kalau ada yang keliru, pers bisa mengingatkan. Jadi ini adalah hubungan saling membutuhkan antara pemerintah, pers, dan masyarakat,” tegasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi titik balik bagi peningkatan kualitas kemerdekaan pers di Jawa Timur melalui pendekatan strategis, kolaboratif, dan berkelanjutan.
