KabarBaik.co – Upaya membangkitkan kembali ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) belum berjalan secepat yang direncanakan. Hingga pertengahan November 2025, baru 75 dari total 248 desa dan kelurahan yang koperasinya dinyatakan beroperasi optimal. Sisanya masih dalam tahap penataan dan penyelesaian administrasi internal.
Kepala Diskopum Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, mengatakan bahwa persoalan SDM dan permodalan menjadi penyebab utama lambatnya progres. Ia menjelaskan bahwa banyak pengurus masih perlu pendampingan intensif, meski pelatihan telah diberikan.
“Dari 248 desa/kelurahan, yang sudah beroperasi sampai saat ini baru 75 titik. Untuk permodalan, mereka masih mengandalkan simpanan wajib, simpanan pokok, serta kerja sama kontingensi dengan pihak ketiga seperti distributor, gapoktan, dan BUMDes,” ujar Sri, Rabu (26/11).
Sementara itu, pembangunan fisik gerai KDMP sudah mulai dilakukan di sejumlah desa. Umumnya gerai ditempatkan di lahan desa yang lokasinya tidak jauh dari kantor desa, sehingga lebih mudah dijangkau warga. Unit usaha yang paling banyak dipilih adalah sembako karena langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
Diskopum memastikan seluruh desa telah menyelesaikan pengisian Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKODES) sebagai prasyarat transparansi dan pemantauan kinerja koperasi. Selain itu, peningkatan kualitas pengurus terus digencarkan melalui pelatihan yang melibatkan Bank Jatim, BRI, dan BNI. Dalam waktu dekat, pelatihan lanjutan untuk Business Advisor (BA) dan Project Management Officer (PMO) juga dijadwalkan.
Saat ini, terdapat 24 BA dan dua PMO yang diterjunkan untuk mendampingi 248 desa. Setiap BA menangani 8–12 desa. “Mereka mendampingi pengurus KDMP agar benar-benar bisa beroperasi. BA setiap hari berkeliling ke KDMP-KDMP,” jelas Sri.
Tantangan terbesar tetap pada penguatan SDM. Menurut Sri, pelatihan satu atau dua kali tidak cukup untuk membuat pengurus siap mengelola koperasi secara mandiri, sehingga pendampingan lapangan menjadi bagian penting dari percepatan. Meski begitu, kekhawatiran terkait turunnya jumlah anggota koperasi belum terbukti hingga saat ini.
Pemkab berharap dengan penguatan kelembagaan dan kualitas pengurus, seluruh KDMP dapat berjalan optimal dan menjadi pendorong ekonomi desa. “Kami berharap pendampingan ini sangat membantu percepatan operasional di desa-desa,” pungkas Sri. (*)
