KabarBaik.co – Muhammad Agil Akbar, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Surabaya dijadwalkan menjalani sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (10/10).
Agil Akbar dilaporkan atas dugaan kasus pornografi, perselingkuhan, dan ketidaknetralan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Laporan tersebut diajukan oleh seorang perempuan berinisial SV, 27, warga Dukuh Pakis, Surabaya, dengan nomor perkara 239-P/L/DKPP/VII/2024.
SV menyatakan bahwa ia mengenal Agil sejak 2022 baik di kampus maupun organisasi. Awalnya, hubungan mereka sebatas komunikasi biasa. Namun, Agil yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bawaslu Surabaya, mulai mengungkapkan bahwa dirinya berstatus duda.
“Kami berkenalan baik, sebagai senior di kampus maupun organisasi. Ia mengaku telah bercerai,” ujar SV pada Minggu (6/10).
Seiring waktu, komunikasi mereka semakin intens saat SV diterima menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Dukuh Pakis. Agil berjanji akan menikahi SV, yang kemudian membawa hubungan mereka menjadi semakin serius.
“Dia berjanji akan menikahi saya, hingga kami terlibat hubungan layaknya suami istri,” tambah SV.
SV juga mengungkapkan bahwa selama berpacaran, Agil sering mengirimkan pesan-pesan tidak pantas, termasuk foto dan video alat vitalnya. Selain itu, Agil juga meminta SV untuk mundur dari posisinya di PPK dengan iming-iming pekerjaan baru dan uang sebesar Rp 20 juta.
“Dia minta saya keluar dari PPK, dan menjanjikan pekerjaan baru serta uang,” ungkapnya.
Namun, pada 2 Desember 2023, Agil bersama seorang perempuan yang mengaku sebagai istrinya dan tim kuasa hukumnya mendatangi rumah SV. Mereka menuduh SV melakukan pemerasan dan menuntut pengembalian uang yang pernah diberikan.
“Mereka datang dan meminta saya mengembalikan uang yang dijanjikan karena menuduh saya memeras,” kata SV.
Menurut SV, saat pertemuan di rumahnya, Agil sempat mengancam akan mengambil tindakan keras jika SV atau keluarganya melawan. “Dia berkata kepada orang tua saya, kalau anak ibu melawan saya, akan saya lindas,” aku SV dengan nada emosional.
Atas tuduhan tersebut, SV mengaku telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Ia merasa dirugikan baik secara emosional maupun finansial akibat janji-janji Agil yang tidak terpenuhi. Keluarga SV juga mendukung langkah hukum tersebut setelah insiden ancaman itu.
Sidang DKPP nanti akan memeriksa tuduhan terhadap Agil terkait ketidaknetralannya dalam Pemilu 2024, serta dugaan tindakan tidak etis yang ia lakukan di luar tugas resminya sebagai penyelenggara pemilu.
Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat penting dalam pengawasan pemilu yang seharusnya netral dan berintegritas.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Muhammad Agil Akbar belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. (*)
