KabarBaik.co- Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa buku Sejarah Indonesia akan diluncurkan pada Oktober mendatang.
“Penulisannya sudah selesai tapi peluncurannya nanti kita harapkan Oktober,” ujar Fadli saat ditemui usai gelaran diskusi publik yang digelar di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (13/8).
Fadli menjelaskan bahwa buku sejarah Indonesia yang ditulis ulang telah mendapatkan berbagai masukan lewat diskusi publik yang digelar di beberapa lokasi, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), Universitas Padang, dan Universitas Hasanuddin (Makassar).
Ke depan, ia mengatakan bakal digelar sebuah diskusi grup dengan para pemerhati sejarah yang tidak termasuk dalam tim penulisan buku atau di luar dari tim editor. “Kemudian kita ingin ada public expose dari buku tersebut,” katanya lagi.
Fadli mengakui bahwa kendala dalam pembuatan buku ini sehingga belum dapat diluncurkan tepat pada perayaan HUT ke-80 RI adalah proses editing yang memakan waktu cukup lama, ditambah lagi adanya masukan-masukan lain.
Diketahui, Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025.
Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa upaya pembaruan buku sejarah Indonesia melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.
Fadli Zon juga menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp9 miliar untuk memperbarui buku sejarah Indonesia. “Saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar,” katanya.
Dia menyampaikan bahwa pembaruan buku sejarah akan dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris mulai dari sejarah awal Indonesia, masa penjajahan, perang kemerdekaan, era reformasi, sampai era pemilu.
“Jadi, kita ingin sejarah ini ditulis secara inklusif dengan Indonesia sentris jadi perspektif Indonesia, kalau perspektif Belanda tidak ada penjajahan ya (di Indonesia), mereka melihatnya berbeda,” katanya.
Ulasan Media The Guardian
Kabar peluncuran buku sejarah nasional tersebut juga mendapat sorotan beberapa media asing. Di antaranya, The Guaradian. Media menuliskannya dalam sebuah berita berjudul: ‘Historical amnesia’: Indonesia’s fight over plan to amend history books. Berikut terjemahan dalam bahasa Indonesia:
Pemerintah Indonesia menunda rencana peluncuran seperangkat buku sejarah nasional yang menuai kontroversi, setelah mendapat penolakan dari sejarawan dan aktivis yang menuding proyek tersebut sebagai upaya mengaburkan pelanggaran HAM di masa lalu dan mencerminkan “amnesia sejarah”.
Pada Mei lalu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan rencana penerbitan proyek “sejarah resmi” Indonesia dalam 10 jilid. Fadli menyebut buku-buku tersebut akan menghapus bias kolonial, memuat riset terkini, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan disajikan dengan “nada positif”.
Namun, inisiatif ini memicu kekhawatiran akan dihilangkannya peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, termasuk yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran yang semula dijadwalkan pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus kini ditunda hingga November.
Prabowo, mantan menantu presiden otoriter Soeharto, diberhentikan dari dinas militer pada 1998 terkait tuduhan keterlibatan dalam penculikan aktivis pro-demokrasi. Ia selalu membantah tuduhan tersebut dan menyatakan hanya menjalankan perintah atasan.
Sejarawan dan peneliti yang telah melihat draf awal menyebut buku tersebut mengaburkan peristiwa-peristiwa itu, serta mengecilkan atau menghapus pelanggaran HAM besar, termasuk pembunuhan hingga setengah juta orang yang diduga komunis pada 1965–1966, dan gelombang pemerkosaan massal terhadap etnis Tionghoa pada kerusuhan 1998 yang memicu jatuhnya Soeharto.
Hingga kini, draf buku belum dipublikasikan untuk umum. Menteri Kebudayaan belum memberikan tanggapan kepada The Guardian terkait proyek ini.
Para pengkritik menilai buku sejarah ini merupakan bagian dari tren revisi sejarah yang lebih luas di era Prabowo, termasuk rencana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan menetapkan hari ulang tahun Prabowo sebagai “Hari Kebudayaan Nasional”.
Mantan Jaksa Agung sekaligus aktivis HAM Marzuki Darusman memperingatkan, rencana penulisan ulang sejarah ini berisiko mengembalikan gaya pemerintahan era Soeharto, ketika narasi sejarah dikontrol ketat negara. Ia menolak gagasan menteri kebudayaan bahwa sejarah tertulis harus bernada positif. “Bagaimana bisa positif tentang hal-hal seperti ini?” ujarnya.
Aktivis Ita Fatia Nadia menyebut proyek ini sebagai “amnesia sejarah” dan upaya “memutihkan serta membersihkan” catatan pelanggaran HAM Indonesia. Sementara sejarawan sekaligus anggota DPR dari oposisi, Bonnie Triyana, mengkritik kerahasiaan proyek ini, metodologi yang cacat, dan bias politik.
Dalam keterangannya kepada media, Menteri Kebudayaan membela proses tersebut dengan menyatakan telah dilakukan telaah publik di empat universitas dan akan dilanjutkan di tempat lain.
Kontroversi ini bersamaan dengan gejolak politik lain di bulan yang sama. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, ketika bendera merah putih biasanya menghiasi jalan, kantor, sekolah, dan gedung pemerintahan, sejumlah anak muda justru mengibarkan bendera bajak laut berwarna hitam yang populer dalam anime One Piece.
Gerakan mengibarkan bendera “Jolly Roger” ini dinilai sebagai sindiran terhadap kemunduran kebebasan demokrasi di bawah Prabowo, termasuk tekanan terhadap pers dan meningkatnya peran militer dalam urusan sipil.
Prabowo mengatakan tidak keberatan selama bendera itu tidak dikibarkan lebih tinggi dari bendera nasional. Namun, sejumlah anggota parlemen dan pihak kepolisian mengecam keras aksi tersebut.
“Anak muda Indonesia menemukan taktik unik untuk kritik politik—menggunakan ikon budaya populer yang sangat melekat di kalangan mereka,” kata peneliti CSIS, Dominique Nicky Fahrizal.
“Demokrasi Indonesia kini pada dasarnya sedang jalan di tempat, bahkan mungkin mundur,” tambahnya. “Pola pikir dan taktik otoriter telah masuk ke arus utama.”
