KabarBaik.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi melantik sebanyak 125 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dari jumlah tersebut hampir 50 persen diisi orang-orang baru. Sementara sebagian sisanya adalah orang lama yang sebelumnya bertugas pada Pemilu 2024 lalu.
KPU Banyuwangi juga memastikan tidak ada PPK bermasalah yang ikut terlantik untuk penugasan Pilkada esok tersebut.
Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni Rahman mengatakan para anggota PPK akan bertugas selama 8 bulan sejak dilantik pada Kamis, 16 Mei 2024 hingga Januari 2025.
“Setelah dilantik, mereka akan bimtek (bimbingan teknis) selama 2 hari,” kata Dwi.
Dia mengimbau para PPK bekerja dengan benar dan mematuhi kode etik penyelenggara pemilu. Apalagi mereka, lanjut Dwi, sudah disumpah dan membacakan pakta integritas.
“Saya berharap itu menjadi pedoman untuk mereka menjalankan tugasnya,” terangnya.
Dwi menjelaskan hampir 50 persen PPK terlantik adalah orang-orang baru. Sisanya adalah PPK lama yang bertugas dalam Pemilu Februari lalu.
Mereka sebelumnya telah diseleksi secara ketat oleh KPU Banyuwangi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara.
Namun hasil evaluasi pada Pemilu lalu, KPU memberi catatan merah pada PPK Kabat dan Glagah. Jumlahnya 10 orang. Seluruhnya ditengarai melanggar kode etik.
KPU Banyuwangi memastikan 10 orang itu tak terpakai lagi selama gelaran Pilkada ini.
“Kami bisa menjamin bahwa tidak ada lagi penyelenggara Kabat dan Glagah kemarin menjadi Ad Hoc kembali,” tandasnya.
Dwi menilai, setiap penyelenggara yang tersandung kasus kode etik tak lagi layak untuk kembali diamanati sebagai PPK.
“Itu menjadi pelajaran bagi ad hoc selanjutnya supaya apa yang mereka lakukan berdampak bagi masa depan mereka juga,” tegas Dwi.(*)
