KabarBaik.co- Jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia, masih terus bertambah signifikan. Berdasarkan data Siskohat yang dilihat pada Jumat (27/6), pukul 04.30 WIB, angka kematian sudah mencapai 401 orang. Jumlah ini terhitung memasuki masa operasional haji 2025 selama 57 hari saja. Padahal, masa operasional haji baru akan berakhir pada 11 Juli nanti yang merupakan akhir kedatangan jemaah haji di tanah air.
Angka sebanyak 401 orang itupun kembali mencatatkan jumlah kematian jemaah haji Indonesia di atas 400 orang. Berdasarkan data Siskohat, terhitung sejak penyelenggaraan haji mulai tahun 2015, jumlah kematian di atas 400 orang itu tercatat hanya beberapa kali saja. Yakni, pada 2015 (499 orang), 2017 (483 orang), 2023 (775 orang), 2024 (461 orang), dan 2025 sebanyak 401 orang hingga masa operasional haji selama 57 hari.
Pada musim haji tahun lalu, total jemaah wafat selama operasional haji mencapai 461 orang. Tapi, perlu diingat, kuota haji Indonesia pada 2024 mencapai 241 ribu orang. Nah, tahun ini, kuota ‘’hanya’’ 221 orang, tapi jumlah jemaah meninggal sudah sebanyak 401 orang. Artinya, secara persentase, jumlah jemaah meninggal dunia itu tahun ini dan tahun lalu hampir sama di angka 0,19 persen dari kuota haji.
Dibandingkan dengan jemaah dari negara-negaa lain, sejauh ini Indonesia juga mencatatkan angka kematian paling banyak. Dihimpuan dari berbagsi sumber resmi dan media setempat, sejauh ini Pakistan melaporkan angka kematian 130 orang, Malaysia 10-14 orang, Iran 13 orang, Banglades 38 orang, dan Nigeria 33 orang. Tentu saja, angka itu sementara. Biasanya, setelah pelaksanaan haji selesai, Pemerintah Arab Saudi akan mengeluarkan rilis resmi.
Sementara itu, masih berdasarkan data Siskohat hingga Jumat (26/6), dari sebanyak 401 jemaah haji Indonesia yang wafat itu mayoritas dari Embarkasi SUB (Surabaya), yakni 82 orang. Disusul Embarkasi SOC (Solo) 48 orang, dan Embarkasi JKS (Jakarta) 47 orang. Sebagian besar jemaah meninggal di Makkah 310 orang dan Madinah 43 orang.
Menilik jenis kelamin, jumlah jemaah meninggal terbanyak laki-laki 60,3 persen dan perempuan 39.7 persen. Adapun berdasarkan umur, mayoritas berusia di atas 64 tahun (63,6 persen) dan rentang 41-64 tahun sebanyak 36,4 persen.
Saat ini, penyelenggaran ibadah haji 2025 sudah memasuki fase akhir. Yakni, pemulangan jemaah haji yang masuk gelombang kedua, dari Madinah ke Tanah Air. Fase pemulangan pertama sudah selesai Kamis, 26 Juni. Jemaah gelombang I pulang melalui Bandara Jeddah. Ada sebanyak 263 kelompok terbang (kloter) dengan 102.552 jemaah (50,1 persen) telah kembali ke Indonesia.
Bersamaan dengan itu, kemarin juga dimulai fase pemulangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara Madinah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis M Hanafi kepada awak media di Jeddah, menyatakan, proses pemulangan jemaah haji dari Madinah akan berlangsung hingga 10 Juli 2025. ‘’Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dalam keadaan sehat dan proses kepulangan ke Tanah Air berjalan lancar,” ujarnya.
Antrean Masa Tunggu Haji
Sementara itu, lamanya antrean keberangkatan ibadah haji yang mencapai 30 hingga 40 tahun di sejumlah daerah di Indonesia memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) pun angkat suara dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem antrean haji nasional.
Ketua BPKN RI M. Mufti Mubarok menegaskan, calon jemaah merupakan konsumen yang memiliki hak atas layanan yang adil, transparan, dan pasti. Menurut dia, sistem antrean yang kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika kuota serta demografi, justru merugikan masyarakat secara struktural.
‘’Antrean haji saat ini sudah masuk kategori tidak masuk akal. Jika tidak segera diperbaiki, akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang jelas dan adil,” tegas Mufti dalam keterangannya, Kamis (26/6).
BPKN RI pun mengusulkan lima langkah strategis yang perlu segera diambil pemerintah demi reformasi sistem haji yang berpihak pada kepentingan jemaah. Pertama, audit total sistem antrean haji. Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendaftaran, distribusi kuota daerah, serta sistem prioritas berdasarkan usia dan kondisi fisik jemaah. Transparansi menjadi kata kunci dalam penataan ulang ini.
Kedua, digitalisasi dan transparansi antrean. BPKN RI menyoroti pentingnya inovasi berbasis digital. Diperlukan sistem antrean online berbasis data real-time yang bisa diakses publik. Dengan begitu, daftar tunggu bisa diawasi bersama, mencegah manipulasi dan memperkuat akuntabilitas.
Ketiga, diplomasi kuota tambahan. Kemenag dan Kementerian Luar Negeri didorong lebih aktif menjalin kerja sama bilateral dengan Arab Saudi untuk menambah kuota haji. Upaya diplomatik ini juga harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui prosesnya.
Keempat, kebijakan berbasis data wilayah dan usia. Perlu dilakukan pemetaan jemaah berdasarkan wilayah dan kategori usia. Ini penting agar alokasi kuota bisa lebih adil, misalnya dengan memberikan prioritas untuk lansia, daerah tertinggal, atau jemaah yang memilih skema non-reguler secara sukarela.
Kelima, libatkan konsumen dalam pengambilan kebijakan. BPKN RI menekankan pentingnya partisipasi publik. Calon jemaah dan masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan turut serta dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. ‘’Perlindungan konsumen dalam ibadah haji bukan hanya urusan administrasi, tetapi bagian dari mandat konstitusional dalam menjamin hak beragama warga negara,’’ ujar Mufti.
Dia menegaskan, negara wajib memastikan penyelenggaraan ibadah haji menjunjung tinggi prinsip perlindungan konsumen. Hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas pelayanan yang layak. (*)
