KabarBaik.co – Pemkab Kediri menegaskan komitmennya dalam menjaga prioritas pelayanan dasar meski dilakukan penyesuaian terhadap APBD 2025. Hal itu disampaikan langsung Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat menyampaikan nota keuangan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, Rabu (2/7).
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan bersama atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.
“Perubahan ini tetap mengacu pada skala prioritas kebutuhan masyarakat, yang dianggap paling penting secara ekonomi, efisien, dan efektif,” ujar Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri.
Dalam paparannya, Mas Dhito menjelaskan bahwa pendapatan daerah mengalami kenaikan 1,47 persen menjadi Rp 3,31 triliun. Penerimaan pembiayaan daerah juga naik sebesar 10,95 persen menjadi Rp 235,9 miliar. Dengan demikian, total kekuatan APBD dalam rancangan perubahan mencapai Rp 3,55 triliun atau naik 2,50 persen dibanding APBD murni 2025.
Kenaikan ini turut memengaruhi belanja daerah yang kini tercatat sebesar Rp 3,537 triliun, meningkat 2,48 persen. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan justru mengalami penurunan 52,08 persen menjadi Rp 13,1 miliar.
Mas Dhito menegaskan perubahan anggaran ini bukan semata soal angka, tetapi bagian dari proses penyempurnaan demi memastikan program-program prioritas tetap berjalan. Fokus pemerintah, ujarnya, tetap pada sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur.
“Empat sektor ini tetap jadi perhatian utama kita. Tidak boleh terganggu oleh penyesuaian anggaran,” tegasnya.
Sebagai informasi, sesuai ketentuan Pasal 177 PP Nomor 12 Tahun 2019, pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025 bersama DPRD ditargetkan selesai paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
Dengan langkah ini, Pemkab Kediri berharap proses pembangunan tetap berjalan optimal tanpa mengesampingkan kebutuhan mendasar masyarakat. (*)
