KabarBaik.co – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto menyoroti rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah. Menurutnya, ekonomi syariah bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak yang harus dijawab secara sistematis, terutama di tengah tren halal dan digitalisasi ekonomi yang terus berkembang.
“Literasi ekonomi syariah di Indonesia masih sangat rendah. Padahal, ini seharusnya menjadi kebutuhan, bukan sekadar alternatif. Ekonomi syariah harus dipahami dan diterapkan secara menyeluruh oleh masyarakat,” ujar Adik saat membuka Talkshow bertajuk Building Resilience and Strategic Pathways in the Digital Islamic Economy Amid the Trade War Era yang digelar oleh Kadin Jatim bersama mahasiswa magang di Graha Kadin Jatim Surabaya, Senin (19/5/).
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah Dosen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Muhammad Nafik Hadi Ryandono, dan Dosen Ekonomi Syariah Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Clarashinta Canggih.
Adik mencontohkan bahwa kebutuhan akan sertifikasi halal kini tidak lagi sebatas regulasi, melainkan sudah menjadi tuntutan pasar. Bahkan dalam sektor logistik, pelaku usaha harus menyesuaikan diri karena sertifikasi halal kini menjadi persyaratan dalam rantai pasok, khususnya untuk ekspor.
Namun, Adik mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada aspek digital. Berdasarkan data yang dihimpun, transaksi digital di e-commerce Indonesia mencapai Rp 700 triliun per tahun, tetapi pelaku ekonomi syariah hanya mampu menyerap sekitar 15–20 persen dari total transaksi tersebut.
“Ini menunjukkan masih ada ruang besar yang belum tergarap. Namun, tantangan juga ada, terutama dalam memahami apakah transaksi digital syariah dapat dilakukan tanpa tatap muka langsung,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Nafik menekankan bahwa ekonomi Islam mengedepankan etika universal yang dapat diterima oleh semua umat manusia tanpa memandang agama. Prinsip-prinsip ini menekankan kejujuran, keadilan, kerja sama, serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama manusia.
“Bisnis dalam perspektif Islam harus dilandasi kejujuran dan niat untuk bekerja sama, bukan saling menipu atau mengeksploitasi. Nilai-nilai ini bersumber dari prinsip kemanusiaan yang diterima secara luas,” ungkap Prof. Nafik.
Ia juga menjelaskan bahwa ekonomi Islam mengajarkan pelaku usaha untuk tidak mengeksploitasi karyawan dan menjaga lingkungan, nilai-nilai yang kini menjadi perhatian dalam ekonomi global yang lebih berkelanjutan. Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil, hanya sekitar 6,5 persen, meski pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional.
“Masalahnya adalah literasi masyarakat.
Banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara bunga dan sistem bagi hasil. Karena itu, edukasi sejak dini sangat penting, bahkan sejak masa kehamilan melalui makanan halal yang dikonsumsi ibu,” tambahnya.
Dosen Unesa, Clarashinta Canggih, menyoroti potensi besar Indonesia dengan jumlah umat Muslim lebih dari 200 juta jiwa. Namun, potensi ini belum tergarap maksimal. Menurutnya, dengan pengelolaan yang baik, ekonomi syariah Indonesia dapat menjadi kekuatan global.
“Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang besar. Jika dikembangkan dengan nilai-nilai Islam, ekonomi syariah nasional berpotensi menjadi kekuatan ekonomi global,” ujar Clarashinta.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah di semua lapisan masyarakat. Hal ini membutuhkan penguatan infrastruktur industri syariah dan komitmen politik yang kuat agar Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam ekonomi syariah dunia, bukan sekadar konsumen.
Pemerintah telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah 2019–2024 untuk memetakan sektor-sektor strategis. Namun, literasi ekonomi syariah tetap menjadi kunci utama untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung sistem ini.
“Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat akan semakin memahami dan mendukung ekonomi syariah. Ini adalah langkah awal menuju kemajuan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi,” pungkasnya.(*)
