KabarBaik.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi mendeklarasikan 46 kabupaten/kota lengkap yang tersebar di 23 provinsi se-Indonesia. Deklarasi ini dilakukan serentak di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/10).
Dalam sambutannya, AHY menegaskan pentingnya program kabupaten/kota lengkap sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di seluruh Indonesia. “Kota lengkap sangat penting bagi daerah yang sudah dipetakan dan diregistrasi, sehingga tidak ada lagi masalah seperti tumpang tindih kepemilikan tanah antara warga, korporasi, maupun aset pemerintah,” ungkapnya.
Selama ini, sengketa tanah sering terjadi akibat tumpang tindih klaim kepemilikan. Menurut AHY, program kabupaten/kota lengkap akan mengurangi potensi konflik semacam itu. “Dengan adanya program ini, pemerintah daerah bisa fokus pada rencana pembangunan strategis dan pengembangan wilayah tanpa terkendala masalah tanah,” katanya.
AHY juga menyoroti pentingnya akuisisi pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi untuk mendorong perekonomian daerah. Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, warga tidak hanya memiliki ketenangan hidup, tetapi juga nilai ekonomi yang lebih baik. “Keadilan dan pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan kepastian hukum yang baik. Kami terus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pengelolaan tanah ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, AHY meluncurkan program sertifikat tanah elektronik di Jawa Timur. Inovasi ini diterapkan di 39 Kantor Pertanahan di provinsi tersebut, yang nantinya akan menerbitkan seluruh produk sertifikat tanah dalam bentuk digital. “Dengan sertifikat elektronik, keamanan data akan lebih terjamin, dan masyarakat bisa dengan mudah mengakses sertifikat tanah mereka melalui aplikasi ‘Sentuh Tanahku’,” jelasnya.
Sertifikat tanah elektronik ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pengelolaan tanah. Pemilik tanah nantinya tidak perlu khawatir kehilangan dokumen fisik karena data sertifikat tersimpan dengan aman di sistem digital. “Masyarakat bisa mengunduh sertifikat tanah mereka kapan saja melalui aplikasi tersebut,” imbuh AHY.
Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyambut baik deklarasi ini. Ia menyebut kepastian hukum atas kepemilikan tanah akan menjadi daya tarik bagi investor. “Dengan adanya kepastian hukum ini, potensi investasi di Jawa Timur akan semakin meningkat,” ungkapnya.
Jawa Timur sendiri menjadi salah satu provinsi percontohan dalam program kabupaten/kota lengkap. Menurut Adhy, provinsi ini memiliki 38 kabupaten/kota dengan potensi perekonomian dan tantangan yang cukup besar. “Kami berkomitmen untuk mendukung penuh program ini agar seluruh wilayah di Jawa Timur terpetakan dan terregistrasi dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Lampri, mengungkapkan bahwa 86,39 persen bidang tanah di provinsi tersebut sudah berhasil dipetakan. “Dari total 17.218.270 bidang tanah, kami telah mencapai target pemetaan lebih dari 86 persen,” ujarnya.
Lampri juga menyebutkan bahwa tujuh kota di Jawa Timur telah dideklarasikan sebagai kota lengkap. Kota-kota tersebut antara lain Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Probolinggo, dan Kota Mojokerto. “Kami juga mengajukan beberapa kota dan kabupaten lain untuk segera menyusul sebagai kota lengkap, seperti Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Nganjuk,” jelasnya.
Dengan upaya ini, diharapkan Jawa Timur akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya lengkap terpetakan. “Kami optimistis program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)
